Presiden Prabowo Tegaskan Integritas Negara Tidak Boleh Goyah Saat Musibah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 8 Desember 2025 - 13:40 WIB

40110 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memimpin ratas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu, 7 Desember 2025.

Presiden Prabowo Subianto memimpin ratas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu, 7 Desember 2025.

ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga integritas negara saat menghadapi musibah di berbagai wilayah. Arahan tersebut ia sampaikan dalam pembahasan penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Minggu, 7 Desember 2025.

Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh pejabat melihat bencana dari perspektif lebih besar. Ia menilai setiap musibah menjadi pengingat bahwa negara harus mengelola kemampuan dan sumber daya secara bersih serta bertanggung jawab. “Kita harus melihat perspektif yang lebih besar,” ucap Presiden.

Presiden menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan harus tetap bersih meski negara berada dalam kondisi darurat. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak melakukan penyelewengan dalam bentuk apapun. “Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan,” katanya.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap upaya mencari keuntungan pribadi akan ditindak tegas. “Saya tidak mau ada pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegas Presiden.

Keberpihakan terhadap rakyat menjadi inti arahan tersebut. Karena itu, Presiden menginstruksikan jajarannya mencatat setiap indikasi kecurangan dan menindaklanjutinya sesuai hukum. “Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” tandasnya.

Presiden juga meminta kepolisian dan pemerintah daerah memantau ketat setiap potensi penyimpangan. Ia memberi perhatian khusus terhadap praktik menaikkan harga atau permainan anggaran dalam proyek pemulihan. Menurut Presiden, tindakan tersebut melukai keadilan dan menghambat pemulihan masyarakat.

Dengan penegasan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen memperkuat integritas negara. Ia menilai bahwa upaya menjaga kejujuran dan tata kelola bersih harus menjadi fondasi utama dalam setiap fase penanganan bencana. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru