ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn. bersama Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, S.H. mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Kamis, 2 April 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Merah Putih BPK RI, Jakarta, tersebut dihadiri sejumlah gubernur serta ketua DPRD provinsi dari wilayah Sumatera dan Jawa. Sementara itu, Wesly dan Timbul mengikuti kegiatan secara daring dari Command Center lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka.
Entry meeting ini menjadi tahap awal dimulainya proses audit atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V BPK RI.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota V BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA, CFE, CSFA, CFrA, menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada para kepala daerah. Penyerahan surat tugas itu menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.
Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan daerah tidak semata-mata bertujuan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, proses audit juga harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara menyeluruh.
“Opini WTP bukan sekadar capaian administratif. Lebih dari itu, opini tersebut harus mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah menjadi salah satu fokus pembahasan dalam entry meeting tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA, Ak., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan entry meeting bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara BPK dan pemerintah daerah terkait mekanisme pemeriksaan.
Menurutnya, kegiatan ini juga memastikan kesiapan dokumen serta koordinasi selama proses audit berlangsung.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan sehingga dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
“Kolaborasi yang baik antara BPK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut menyampaikan sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Drs. H.M. Musyafak Rouf, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., serta Gubernur DKI Jakarta Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik pelaksanaan entry meeting tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.
Menurut Wesly, Pemerintah Kota Pematangsiantar berkomitmen terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
“Kami mendukung proses pemeriksaan oleh BPK RI secara terbuka dan kooperatif. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah,” kata Wesly.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Wesly berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan di masa mendatang.
“Melalui proses ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan data dan dokumen secara optimal sehingga audit berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel,” ujarnya.
Ia juga menyatakan optimisme bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Turut mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sofyan Purba, S.Sos., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Robert Sitanggang, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing, S.STP., M.Si., Plt. Inspektur Haryanto Siddik, S.STP., Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Alwi Adrian Lumbangaol, S.STP., M.Sc., serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak, SKM., M.Kes. (AP/red)
