ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Provinsi Sumatera Utara menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak banjir dan longsor pada 2025.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema pengembalian TKD 2026 bagi daerah terdampak bencana yang diputuskan pemerintah pusat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengatakan besaran pengembalian dana disesuaikan dengan nilai pemotongan TKD yang sebelumnya diterapkan kepada masing-masing daerah.
Menurut Tito, saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diberlakukan, Sumatera Utara mengalami pemotongan anggaran terbesar dibanding daerah lain.
“Dana yang sebelumnya dipotong dikembalikan lagi. Sumut memang yang paling besar pemotongannya, sehingga pengembaliannya juga paling besar,” ujar Tito usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Data yang disampaikan dalam rapat menyebutkan pemotongan TKD Sumut sebelumnya mencapai sekitar Rp6 triliun. Sementara Provinsi Aceh mengalami pemotongan Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.
Selain menerima pengembalian TKD terbesar, Sumatera Utara juga tercatat sebagai provinsi dengan nilai hibah terbesar untuk membantu daerah terdampak bencana banjir dan longsor.
Tito menyebut Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan hibah sekitar Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran penanganan bencana.
“Saya mengapresiasi Sumut yang memberikan hibah Rp260 miliar kepada daerah terdampak. Ini bentuk dukungan yang sangat membantu,” katanya.
Sementara itu, Tito juga mengungkapkan pemerintah mulai mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
Dari total 4.992 sekolah terdampak, sebanyak 3.084 sekolah disebut telah memasuki tahap kerja sama rehabilitasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
“Sebanyak 3.084 sekolah sudah memiliki perjanjian kerja sama. Sisanya akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya,” ujar Tito.
Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai mengerjakan pembangunan huntap di atas lahan milik warga terdampak.
Namun, pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih menghadapi kendala penyediaan lahan yang dinilai aman dari risiko bencana.
“Untuk huntap komunal, beberapa daerah masih membutuhkan proses penyediaan lahan karena lokasinya harus jauh dari kawasan rawan bencana,” katanya.
Rapat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama jajaran kementerian terkait. (AP/red)
