ATAPKOTA.COM, MEDAN — Pemanfaatan media sosial di lingkungan pemerintah daerah dinilai perlu bertransformasi dari sekadar sarana publikasi kegiatan seremonial menjadi instrumen analisis berbasis data yang mampu mendukung penyusunan kebijakan publik secara lebih tepat sasaran. Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Forum yang diselenggarakan selama dua hari, pada 1–2 Juli 2026, tersebut diikuti kepala dinas komunikasi dan informatika dari pemerintah kota se-Indonesia sebagai wadah berbagi pengalaman dan penguatan kapasitas dalam pengelolaan komunikasi publik di era digital.
Dalam forum itu, Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Komdigi) Medan, Dr. Christiany Juditha, S.Sos., M.A., bersama akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A., menekankan pentingnya perubahan paradigma aparatur pemerintah dalam mengelola media sosial.
Sebagai penyusun modul pembelajaran Analisis Media Sosial (AMS) untuk instansi pemerintahan, Christiany menjelaskan bahwa media sosial menyimpan data yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
“Kami berharap terjadi perubahan pola pikir. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk memublikasikan kegiatan seremonial, tetapi juga digunakan sebagai sumber data dalam melakukan analisis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat,” ujar Christiany.
Ia menambahkan, penerapan Analisis Media Sosial perlu diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika daerah.
“Dengan begitu, Kominfo dapat menjadi ujung tombak dalam menyediakan data analitis yang mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan isu yang berkembang,” katanya.
Christiany juga memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam mengembangkan pengelolaan media sosial berbasis analisis. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kominfo Kota Medan, ia menilai sistem yang diterapkan telah menunjukkan perkembangan yang lebih maju dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Sementara itu, bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan metode tersebut secara optimal, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberikan pendampingan serta pelatihan guna meningkatkan kapasitas aparatur.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A. Menurutnya, implementasi Analisis Media Sosial tidak cukup hanya melalui pelatihan teknis, tetapi harus diiringi perubahan paradigma kerja yang menyeluruh di lingkungan birokrasi.
Ia menilai komunikasi publik saat ini tidak lagi cukup berfokus pada penyebaran informasi satu arah. Pemerintah, kata dia, perlu membangun mekanisme untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara sistematis melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data.
“Perubahan yang paling mendasar adalah paradigma komunikasi publik. Selama ini pemerintah lebih banyak mendistribusikan informasi, padahal sekarang harus diawali dengan pengamatan terhadap respons masyarakat secara sistematis dan analitis,” jelas Josep.
Ia mengingatkan agar keikutsertaan aparatur dalam pelatihan Analisis Media Sosial tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus yang memiliki tugas, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas agar hasil analisis dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Pelatihan bukan tujuan akhir. Harus ada tim yang dibentuk dengan pembagian tugas yang jelas serta proses penguatan kapasitas agar analisis yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Josep juga menilai penerapan Analisis Media Sosial tidak memerlukan anggaran yang besar. Ia berpendapat bahwa sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah pada dasarnya sudah tersedia sehingga tantangan utama terletak pada komitmen kepemimpinan dalam membangun budaya kerja berbasis data.
“Kebutuhan anggarannya relatif kecil. SDM sudah tersedia, tinggal bagaimana diarahkan dan ditempatkan sesuai fungsinya. Tantangan terbesar justru terletak pada perubahan pola pikir karena sebagian besar masih menggunakan paradigma kerja lama,” pungkasnya.
Melalui Forum Komdigi APEKSI XVIII, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan tata kelola media sosial pemerintah daerah yang lebih berbasis data, kredibel, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AP/red)
