ATAPKOTA.COM, NAGEKEO – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi, Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan tanggap darurat sekaligus langkah percepatan pemulihan di tujuh kabupaten terdampak di Pulau Flores.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pengantar rapat menyebut sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.
“Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta Forkopimda, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ujar Teddy.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memaparkan perkembangan penanganan tanggap darurat. Menurut laporan BNPB, dampak gempa meluas ke tujuh kabupaten di Pulau Flores, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.
“Yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, kemudian Ngada, Ende, dan Sikka,” kata Suharyanto.
Suharyanto melaporkan sebanyak 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang mengalami luka-luka, 179.037 orang mengungsi, dan 81.436 rumah mengalami kerusakan.
Besarnya jumlah warga yang mengungsi, menurut Suharyanto, tidak semata-mata disebabkan kerusakan akibat gempa. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan juga mendorong masyarakat memilih berada di lokasi pengungsian.
BNPB mencatat sebanyak 143 gempa susulan telah terjadi dan dirasakan masyarakat sejak 15 Agustus 2026. Suharyanto menyebut aktivitas gempa susulan yang dirasakan warga pada hari rapat tersebut telah menurun dibandingkan sebelumnya.
“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang,” ujar Suharyanto.
Selain perkembangan korban dan kerusakan, rapat juga membahas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.
BNPB melaporkan bantuan logistik terus didistribusikan melalui berbagai jalur. Dukungan tersebut berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, TNI dan Polri, pihak swasta, serta sejumlah pemerintah daerah.
“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” kata Suharyanto.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap penanganan bencana di wilayah terdampak. Pemerintah tidak hanya menghadapi kebutuhan selama masa tanggap darurat, tetapi juga harus menyiapkan tahapan pemulihan setelah kondisi darurat berakhir.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama untuk memulihkan rumah warga, fasilitas pelayanan publik, serta aktivitas masyarakat yang terdampak bencana.
Dengan cakupan dampak yang meliputi tujuh kabupaten, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar penanganan tidak berhenti pada distribusi bantuan darurat, tetapi berlanjut hingga proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.
Catatan redaksi: Data korban, pengungsi, kerusakan rumah, dan jumlah gempa susulan dalam berita ini mengikuti keterangan Kepala BNPB Suharyanto sebagaimana tercantum dalam bahan berita. Data tersebut sebaiknya diperbarui kembali berdasarkan laporan BNPB/BPBD dan BMKG terbaru sebelum publikasi.(RE/red)
