ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan realisasi penuh digitalisasi pelayanan publik pada tahun 2026 melalui program Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif (CERDAS).
Program ini akan menghadirkan satu portal layanan publik terpadu serta penyediaan internet gratis di ruang publik di berbagai kota dan kabupaten.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang, mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, dalam konferensi pers bertema Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kabid Aplikasi Informatika T Ahmad Maulana, Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Rismawati Simanjuntak, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Porman Mahulae yang bertindak sebagai moderator.
“Transformasi digital adalah tantangan sekaligus kebutuhan. Melalui program CERDAS, kita ingin mempercepat layanan publik berbasis digital hingga ke pelosok Sumut,” ujar Yazid.
Ia menjelaskan, digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut, yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi.
Sementara itu, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Sumut T Ahmad Maulana menuturkan bahwa program CERDAS akan diwujudkan melalui pengembangan portal digital terpadu berbasis web dan aplikasi mobile.
Portal tersebut akan mengintegrasikan 31 aplikasi layanan publik yang selama ini berdiri sendiri, seperti layanan perizinan, kesehatan, pendidikan, dan pajak daerah.
“Masyarakat nantinya cukup membuka satu aplikasi untuk mengakses seluruh layanan publik. Semua terhubung dalam satu ekosistem digital,” jelas Maulana.
Untuk mendukung pemerataan akses digital, Pemprov Sumut juga menyiapkan program internet gratis di ruang publik. Tahun 2026, instalasi jaringan akan dibangun di delapan kota: Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.
Maulana menyebut, dari total 6.113 desa di Sumut, sekitar 92,67% atau 5.662 desa telah terjangkau sinyal 4G. Namun, masih terdapat 62 desa blank spot dan 59 desa dengan sinyal lemah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur digital.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Rismawati Simanjuntak menekankan bahwa digitalisasi harus dibarengi dengan penguatan keamanan siber.
“Ruang siber adalah ruang pertahanan baru. Karena itu, kami membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Sumut yang kini sudah aktif di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan, mitigasi, dan pemulihan insiden siber pada seluruh sistem aplikasi dan situs web pemerintah daerah di Sumut.
“Kalau ada serangan atau gangguan, tim langsung menelusuri penyebabnya, melokalisasi, memperbaiki, dan menyiapkan langkah pencegahan agar tidak terulang,” pungkasnya. (RAP)
