ATAPKOTA.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut secara resmi menandatangani keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mewujudkan visi “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan” melalui implementasi lima misi pembangunan:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
- Pengembangan infrastruktur yang estetik, ramah lingkungan, dan berkualitas.
- Penguatan ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat tangguh.
Menurut Bobby, prioritas pembangunan akan difokuskan pada empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, terdapat satu intervensi lintas sektor pada kawasan afirmasi, yang meliputi pengembangan pariwisata, ekonomi, dan industri serta potensi unggulan daerah.
Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, Pemprov Sumut menargetkan enam capaian pembangunan utama:
- Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) untuk pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan adil.
- Berobat gratis bagi seluruh masyarakat Sumut.
- Stabilisasi harga komoditas pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
- Digitalisasi pelayanan publik yang cepat, responsif, dan solutif.
- Pembangunan infrastruktur terintegrasi, termasuk jalan dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
- Perlindungan rakyat melalui layanan Restorative Justice seperti bantuan hukum gratis dan pencegahan kriminalitas.
Lebih lanjut, Bobby menjabarkan 17 prioritas strategis pembangunan dalam lima tahun ke depan:
- Pendidikan unggulan berbasis keterampilan sesuai kebutuhan industri dan potensi wilayah.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Layanan kesehatan terintegrasi di sentra kawasan strategis.
- Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat rentan.
- Stabilitas ekonomi makro dan kesinambungan fiskal.
- Pengembangan ekonomi hijau dan biru.
- Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.
- Pengembangan pariwisata lokal berbasis partisipasi masyarakat.
- Industri kreatif dan ekonomi berbasis teknologi.
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- Transformasi digital dalam pelayanan publik dan ekonomi.
- Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang menopang pertumbuhan ekonomi lokal.
- Sistem logistik dan transportasi yang efisien dan kompetitif.
- Pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana berbasis keberlanjutan.
- Pembangunan berbasis desa.
- Penguatan ketahanan sosial dan budaya.
- Mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib.
“Semangat kolaboratif yang ingin kita bangun bukanlah ego sektoral, melainkan energi kolektif. Seluruh pembangunan kita rancang bersama, melibatkan semua unsur dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil hingga generasi muda. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka,” tegas Bobby.
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Sumut menyampaikan pandangan akhir atas Ranperda RPJMD 2025–2029. Mereka berharap Pemprov Sumut lebih fokus pada pembangunan yang tepat sasaran, indikator yang terukur dan jelas, optimalisasi potensi daerah, serta penanganan kesenjangan sosial secara konkret.
Hadir dalam rapat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, para pimpinan OPD, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para Wakil Ketua, anggota DPRD, dan perwakilan unsur Forkopimda.
Wartawan : Andrew/kr
