ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat transformasi layanan publik. Ia memastikan sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas utama dalam rancangan kebijakan tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Rico saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (6/10/2025), dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman beserta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, Rico menjawab satu per satu pokok pikiran fraksi secara terbuka dan responsif.
“Alokasi belanja daerah akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga infrastruktur perkotaan,” tegas Rico Waas.
Menurutnya, belanja modal RAPBD 2026 mencapai 20,08%, yang diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Ia menekankan pentingnya perencanaan terarah dan pengawasan ketat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga.
Rico menyoroti bidang kesehatan sebagai fokus utama transformasi layanan publik. Pemko Medan, katanya, akan memperkuat rumah sakit dan puskesmas melalui peningkatan sarana, prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan dan program pengelolaan penyakit kronis (prolanis), akan terus diperluas.
“Pemerintah menargetkan seluruh puskesmas di Kota Medan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2026. Dengan begitu, layanan menjadi lebih fleksibel dan cepat menjangkau masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan publik.
Selain sektor kesehatan, Rico juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur demi membangun budaya pelayanan publik yang profesional dan bebas pungli. Ia menegaskan, Pemko Medan berkomitmen memperkuat transformasi digital dalam layanan kependudukan dan perizinan agar pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan.
Pemko juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik.
Menutup tanggapannya, Rico menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Medan yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif terhadap rancangan APBD.
“Setiap masukan dari fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan. Kami ingin mewujudkan pelayanan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya. (Mery)
