ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara berkolaborasi dengan 33 kabupaten/kota dan berbagai lembaga terkait dalam Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 524 titik di seluruh wilayah Sumut. Langkah masif ini menjadi upaya strategis pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi yang terus meningkat.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, menegaskan bahwa kegiatan tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga bahan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi.
“Gerakan pangan dan pasar murah sampai hari ini masih berlangsung. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Agustus. Selain itu, kami juga menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengantisipasi laju inflasi di Sumut,” ujar Poppy usai Temu Pers Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/10/2025).
Data terbaru mencatat, tingkat inflasi Sumut (year-on-year) pada September 2025 mencapai 5,32 persen, naik dari 4,42 persen pada Agustus 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas inflasi nasional sebesar 2,65 persen.
Beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga adalah cabai merah, bawang merah, cabai rawit, cabai hijau, bawang putih, beras, emas perhiasan, dan daging ayam.
Pemprov Sumut juga memperketat pengawasan rantai distribusi dan memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Fitra Kurnia, menjelaskan bahwa panjangnya jalur distribusi dari petani ke konsumen menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga di pasar.
“Distribusi pangan yang tidak efisien sering memicu selisih harga besar antara petani dan pembeli. Karena itu, pengawasan dan intervensi pasar harus dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta TNI dan Polri terus diperkuat demi menjaga stabilitas pangan dan harga di lapangan.
Menurutnya, Bulog menjalankan dua program utama dalam mendukung gerakan ini. Pertama, program bantuan pangan yang kini menjangkau 844.696 keluarga penerima manfaat, meningkat dari 832.772 keluarga sebelumnya.
“Bantuan pangan ini disalurkan di seluruh 33 kabupaten/kota. Pasokan beras Bulog telah siap dan tersebar di 18 titik gudang,” jelas Budi.
Program kedua adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan total alokasi 89.861 ton, di mana 30,4 persen atau sekitar 27.500 ton telah tersalur.
Budi menegaskan, gerakan pangan dan pasar murah ini bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan strategi nyata dalam menyalurkan bantuan dan menekan harga di tingkat konsumen. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM, serta aparat TNI/Polri.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Pemprov Sumut berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan inflasi tidak semakin membebani ekonomi rumah tangga. (RAP)
