Pemprov Sumut Pastikan Stabilitas Harga Pangan dan Surplus Produksi Hingga Akhir 2025

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 13 Oktober 2025 - 13:06 WIB

40464 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (13/10).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (13/10).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan demi mengendalikan inflasi. Upaya ini dilakukan dengan memastikan kecukupan pasokan dan ketersediaan kebutuhan pokok hingga akhir tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Togap Simangunsong menegaskan komitmen tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (13/10/2025). Rapat itu juga membahas kebersihan dan kesehatan pengelolaan hewan ternak untuk pangan serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

“Pada minggu kedua Oktober, Bapak Mendagri menyebutkan tiga komoditas penyumbang tertinggi inflasi, yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai merah. Karena itu, dinas terkait harus segera mengatasi persoalan ini,” tegas Togap.

Menurutnya, pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui gerakan tanam serentak oleh pemerintah dan masyarakat. Langkah ini diyakini mampu menjaga pasokan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. “Minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sumut pernah berhasil melaksanakan program seperti ini,” ujarnya.

Togap juga menyoroti kenaikan harga telur dan daging ayam ras yang diduga dipicu pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia meminta dilakukan pemetaan kebutuhan dan produksi kedua komoditas tersebut. “Akan ada sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut, dan baru 350 yang terealisasi. Setelah rapat ini, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumut,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, harga cabai merah rata-rata Rp81.900 per kilogram, beras medium Rp14.022, dan beras premium Rp15.253 per kilogram, menunjukkan tren penurunan harga. Dari sisi produksi, Sumut dipastikan surplus pangan. Total produksi beras mencapai 2.262.573 ton, sedangkan kebutuhan hanya 1.720.656 ton, sehingga surplus 541.916 ton.

Komoditas jagung juga surplus 23.294 ton, dan kedelai surplus 1.097 ton. Dengan demikian, Sumut berada dalam posisi aman untuk menjaga ketahanan pangan regional.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah mewaspadai kenaikan harga ayam dan telur yang terjadi di banyak wilayah. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan jagung SPHP serta memastikan penyebab kenaikan harga di tingkat peternak.

Selain itu, Mendagri menekankan percepatan realisasi BPHTB dan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar kebijakan pusat berdampak nyata di daerah. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru