ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mencegah serta menangani kekerasan di seluruh wilayah Sumut.
Program pemberdayaan perempuan dan anak menjadi agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029. Agenda tersebut tercantum dalam misi kelima RPJMD, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat yang tangguh. Selain itu, isu ini termasuk dalam program prioritas kedua dari 17 program utama Pemprov Sumut.
“Kita berkomitmen kuat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya, seusai penandatanganan di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (7/11/2025) malam.
Namun, Surya menegaskan bahwa tantangan perlindungan perempuan dan anak di Sumut masih besar. Hingga Oktober 2025, terdapat 1.444 kasus kekerasan yang tercatat di daerah tersebut. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang menunjukkan kemajuan signifikan. Sumut, menurutnya, menjadi salah satu provinsi penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 atas komitmennya di bidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Selain itu, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025. Kabupaten Deliserdang memperoleh kategori tertinggi, disusul Medan, Labuhanbatu Utara, dan sejumlah daerah lainnya. Arifah menyebut capaian itu hasil dari kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Prof. Dr. Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Dr. Nurhayati. Hadir pula Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para kepala daerah dan pimpinan lembaga pendidikan. (AK1)
