ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.
Permintaan itu ia sampaikan saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/11/2025).
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Di Kepulauan Nias, sangat diharapkan tidak ada penyesuaian TKD,” kata Bobby.
Selain itu, Bobby juga menekankan pentingnya pemerintah pusat menyampaikan besaran dan waktu penyaluran TKD lebih awal. Menurutnya, percepatan informasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
“Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, kami harap transfer jangan mepet. Kalau lebih awal, program bisa segera dikerjakan dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini akan mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) di setiap daerah.
Bobby menyambut baik gagasan itu dan menegaskan kesiapan Pemprov Sumut untuk bekerja sama dengan DPR RI.
“Kami sangat mendukung pembentukan Satgas ini dan siap berkolaborasi bersama DPR RI,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa daerah 3T akan menjadi perhatian utama pihaknya. Ia berjanji, dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan, pihaknya akan menempatkan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.
“Kami akan memastikan wilayah 3T, termasuk Nias, mendapat perhatian khusus, terutama dalam sektor pembangunan,” ujar Wihadi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut bertujuan mendengarkan masukan mengenai TKD, potensi, dan realisasi penerimaan negara di daerah. Acara itu juga dihadiri sejumlah anggota Banggar DPR RI, bupati, dan wali kota dari berbagai wilayah di Sumut. (AK1)
