ATAPKOTA.COM, SWISS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.
Presiden menyatakan tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang mengabaikan supremasi hukum.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegas Presiden Prabowo.
Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Sejak awal masa pemerintahannya pada 2025, pemerintah secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi.
“Kami bertekad memerangi korupsi secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kami tidak punya pilihan. Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi serta supremasi hukum,” ujarnya.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada awal pemerintahan ditemukan berbagai penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar, minyak mentah, serta praktik ilegal di hampir seluruh sektor ekonomi.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita sekitar empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini bukan pasar bebas, ini adalah ekonomi keserakahan dan ketamakan,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa hasil nyata dari penegakan hukum telah terlihat, salah satunya melalui penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih mulia dan lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ucap Presiden.
Menurut Presiden, kepemimpinan memiliki tujuan sederhana namun mendasar, yakni menghadirkan perubahan nyata bagi kelompok paling rentan.
“Jika kaum miskin dan kaum lemah bisa tersenyum dan memiliki harapan, itu berarti masa depan mereka sedang dibangun. Itulah misi saya sekarang,” tuturnya.
Di bidang ketahanan pangan, Presiden Prabowo menyampaikan capaian strategis nasional berupa keberhasilan mencapai swasembada beras dalam satu tahun, lebih cepat dari target awal empat tahun. Presiden optimistis swasembada pangan lainnya dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya menargetkan swasembada beras dalam empat tahun, namun tim kami berhasil mencapainya dalam satu tahun. Saya yakin dalam empat tahun ke depan kita juga akan swasembada jagung, gula, dan protein,” ujar Presiden Prabowo.
Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global. Pemerintah terus memperluas perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi dengan berbagai negara berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
“Indonesia adalah bangsa perdagangan selama ratusan tahun. Kami menyusun perjanjian perdagangan bukan karena tren, tetapi karena kebutuhan dan keyakinan pada konsep saling menguntungkan,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa perdagangan yang adil tidak mengancam kedaulatan negara. Indonesia, menurutnya, memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global, bebas dari kemiskinan, serta didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“Pemerintah harus melayani kepentingan umum dan tidak boleh bersekongkol dengan pelaku ekonomi yang serakah,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan kelestarian lingkungan.
“Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan. Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Kita ingin menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan menjaga lingkungan,” tandas Presiden.
Pidato Presiden Prabowo pada WEF 2026 menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap investasi global, reformis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian sebagai fondasi pembangunan nasional. (*)
