Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Simalungun menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat. Senin, 2 Februari 2026.
Kehadiran pimpinan daerah Simalungun dilakukan secara kolektif, melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto, S.E., Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf. Gede Agus Dian Pringgana, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, serta Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun H. Munawal Hadi. Formasi lengkap unsur eksekutif, legislatif, TNI, Polri, dan kejaksaan tersebut mencerminkan upaya menyatukan komando daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan agenda nasional.
Rakornas yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Indonesia ini menjadi panggung konsolidasi kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pengarahan utamanya, Presiden menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik akselerasi, bukan sekadar kelanjutan rutinitas birokrasi.
Presiden menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui percepatan swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan nasional. Selain itu, investasi sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis ditegaskan tetap menjadi prioritas, bukan hanya sebagai kebijakan populis, tetapi sebagai instrumen jangka panjang peningkatan kualitas generasi muda.
Di hadapan para kepala daerah, Presiden juga menginstruksikan agar pemimpin daerah tidak berjarak dengan problem lingkungan dan sosial. Kepala daerah diminta memimpin langsung gerakan Indonesia ASRI, sekaligus menjaga integritas dalam pemberantasan kemiskinan dan korupsi.
Arahan tersebut dipertegas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pidato penutupnya. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus berada dalam satu garis komando kebijakan, tanpa ego sektoral.
“Tidak ada visi lain selain visi Presiden. Semua harus satu langkah dan satu arah,” ujar Wakil Presiden.
Gibran mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen hanya dapat dicapai jika koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan disiplin. Bahkan, sebagai simbol penguatan koordinasi dan kepemimpinan, ia mengusulkan agar Rakornas berikutnya digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyatakan komitmennya untuk menerjemahkan kebijakan pusat secara konkret di tingkat daerah.
“Kami siap mengawal dan mengakselerasi program strategis nasional, khususnya penguatan ketahanan pangan dan program gizi masyarakat, dengan kerja bersama Forkopimda,” kata Anton.
Namun demikian, tantangan ke depan tidak berhenti pada komitmen normatif. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menuntut konsistensi anggaran, keberanian reformasi birokrasi, serta pengawasan lintas sektor agar program nasional tidak berhenti sebagai slogan.
Rakornas ini ditutup dengan penegasan semangat kolaborasi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan pesan tegas bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya rapat, melainkan oleh kemampuan daerah mengeksekusi kebijakan secara terukur dan berkelanjutan.
