ATAPKOTA.COM. JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026). Pertemuan itu membahas integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan nasional terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Dalam pertemuan tersebut, Suyudi menilai program MBG memiliki irisan dengan program pencegahan BNN, khususnya dalam membangun fondasi generasi yang sehat dan berdaya tangkal sejak usia dini. Ia mengaitkan pemenuhan gizi anak dengan penguatan kapasitas kognitif dan karakter sebagai benteng awal terhadap paparan narkotika.
“Pemenuhan gizi optimal menjadi fondasi fisik untuk memperkuat resiliensi kognitif anak. Dengan tubuh dan otak yang sehat, anak memiliki daya tangkal lebih baik terhadap pengaruh negatif,” ujarnya.
BNN mengutip data prevalensi narkotika 2025 sebesar 2,11 persen atau sekitar 4,1 juta jiwa. Lembaga itu menilai faktor kerentanan sosial dan ekonomi kerap dimanfaatkan jaringan peredaran gelap. Karena itu, intervensi berbasis pemenuhan gizi di wilayah rentan dipandang sebagai salah satu instrumen mitigasi sosial.
Sebagai bentuk dukungan, BNN menawarkan pemanfaatan jaringan instansi vertikalnya di 34 provinsi dan 182 kabupaten/kota untuk mendukung pengembangan infrastruktur pelayanan gizi. BNN juga mengusulkan penyisipan pesan literasi pencegahan narkotika pada kemasan makanan program MBG.
Selain aspek pencegahan, BNN mendorong pemanfaatan ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ruang pemberdayaan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika yang telah menyelesaikan rehabilitasi. Pendekatan ini diarahkan pada penguatan reintegrasi sosial dan pengurangan risiko kekambuhan.
“Kami berharap mereka yang telah pulih dapat diberdayakan secara produktif sehingga memiliki lingkungan sosial yang suportif,” kata Suyudi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut rencana kolaborasi tersebut. Ia menyebut terdapat 88 aset milik BNN yang berpotensi diintegrasikan menjadi titik SPPG. BGN menargetkan pembangunan 24.362 titik SPPG di 514 kabupaten/kota secara bertahap.
“Realisasi skala besar ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan operasional dari BNN,” ujarnya.
Sebagai tahap awal, kedua lembaga sepakat mengembangkan SPPG di Jakarta Utara, Lido, dan Provinsi Banten. Program ini juga diarahkan menyerap tenaga kerja dari kalangan penyintas yang telah menyelesaikan rehabilitasi.
BNN dan BGN juga berencana membangun ekosistem layanan gizi di kawasan yang selama ini memiliki kerentanan sosial akibat peredaran narkotika, dengan pendekatan transformasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan kerja sama, kedua lembaga akan menyusun nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.
Audiensi ditutup dengan komitmen percepatan koordinasi teknis agar program kolaboratif tersebut segera diimplementasikan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (Edo/red)
