ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, menyampaikan nota jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, Selasa (14 April 2026) malam.
Herlina hadir mewakili Wali Kota Wesly Silalahi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Daud Simanjuntak, didampingi pimpinan dewan lainnya.
Dalam tanggapannya terhadap fraksi-fraksi, pemerintah kota menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui pemantauan berkala guna mencapai target pembangunan sesuai visi dan misi daerah.
Menanggapi sorotan Fraksi Partai Golkar terkait tingkat pengangguran, pemerintah mencatat angka pengangguran terbuka di Pematangsiantar pada 2025 sebesar 7,74 persen, menurun dari sebelumnya 8 persen. Pemerintah menyebut penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya terintegrasi lintas perangkat daerah.
Selain itu, pemerintah kota juga tengah mendorong peningkatan investasi melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai langkah membuka peluang ekonomi baru.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), Herlina menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menggali potensi pendapatan secara lebih maksimal. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah menegaskan tetap berpedoman pada prinsip pemerataan berbasis wilayah.
Terkait isu kemiskinan dan ketimpangan yang disoroti Fraksi Nurani Keadilan, pemerintah mencatat angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 6,24 persen. Namun, indikator ketimpangan pendapatan (gini ratio) mengalami peningkatan dan akan menjadi perhatian dalam kebijakan ke depan.
Pemerintah juga merespons sejumlah catatan fraksi lainnya, termasuk koordinasi antar perangkat daerah dalam penyerapan anggaran serta penanganan lalu lintas di pusat kota. Untuk persoalan transportasi, pemerintah menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap operasional bus antarkota agar tidak masuk ke inti kota.
Menjawab Fraksi Partai NasDem, Herlina menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dalam LKPJ mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar 2025–2029.
Sementara itu, terkait rendahnya realisasi retribusi daerah yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyatakan akan melakukan perbaikan dan optimalisasi ke depan agar target pendapatan dapat tercapai.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Happy Oikumenis Daely, anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah. (AP/red)
