Kahiyang Ayu Dorong Percepatan Registrasi dan Penerapan Enam SPM Posyandu di Sumut

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 24 November 2025 - 23:16 WIB

4089 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Posyandu Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).

Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Posyandu Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara sekaligus Tim Pembina Posyandu Sumut, Kahiyang Ayu, mendorong percepatan registrasi seluruh Posyandu serta penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota. Ia menyampaikan dorongan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Posyandu Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).

Pada pembukaan acara itu, Kahiyang memakaikan rompi dan topi Posyandu kepada para peserta sebagai simbol dimulainya Rakorda. Melalui sambutannya, ia menegaskan pentingnya mempercepat registrasi Posyandu serta memperluas layanan terpadu di enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kahiyang menyebut bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru lima daerah yang mengusulkan seluruh Posyandunya untuk mendapatkan nomor registrasi resmi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kelima daerah tersebut yakni Tapanuli Utara, Labuhanbatu Utara, Toba, Humbang Hasundutan, dan Dairi.

“Kami menargetkan dua tahun ke depan seluruh Posyandu di Sumut memiliki nomor registrasi resmi dan menerapkan enam SPM. Dengan demikian layanan Posyandu tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi menjadi layanan terpadu yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Kahiyang.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah membahas berbagai kendala Posyandu bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian. Setelah pembahasan itu, pihaknya terus melakukan perbaikan dan memperkuat implementasi penerapan SPM.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Kemendagri, Nitta Rosalin, menjelaskan bahwa penerapan enam SPM akan membuat layanan Posyandu lebih modern, mudah diakses, dan tercatat secara rapi. Ia menegaskan bahwa warga dan kader dapat mendaftarkan peserta melalui sistem administrasi desa atau aplikasi resmi Kemendagri sehingga seluruh data tercatat secara terintegrasi.

Rakorda tersebut turut dihadiri Tim Pembina Posyandu Sumut, Titiek Sugiharti, kepala dinas kabupaten/kota, serta seluruh pengurus Posyandu se-Sumut. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru