Sebanyak 6.100 Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di Sumatera Utara

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 25 Mei 2026 - 19:40 WIB

40113 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, serta jajaran Forkopimda, mengikuti peresmian nasional operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari KMP Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, baru-baru ini.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, serta jajaran Forkopimda, mengikuti peresmian nasional operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari KMP Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, baru-baru ini.

ATAPKOTA.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, mengatakan hingga Senin, 25 Mei 2026, sebanyak 6.100 badan hukum Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

“Total saat ini sudah terbentuk 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara,” ujar Ady.

Menurut dia, dari sisi akuntabilitas dan sistem pengelolaan, sekitar 98 persen koperasi yang telah terbentuk juga sudah terintegrasi ke dalam sistem digital SIMKOPDES atau Sistem Informasi Koperasi Desa.

Selain pembentukan badan hukum, pemerintah daerah saat ini juga mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan gerai koperasi.

Ady menjelaskan, sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam tahap pembangunan, sementara 353 gerai koperasi telah selesai dibangun dan siap beroperasi melayani masyarakat.

Ia menyebut koperasi yang telah berjalan tidak hanya difokuskan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.

Beberapa unit usaha yang mulai dijalankan antara lain gerai sembako, apotek, hingga klinik desa.

“Sudah ada ratusan gerai sembako, apotek, dan layanan lainnya yang mulai disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurut Ady, sejumlah daerah menunjukkan progres pembangunan cukup cepat, salah satunya Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disebut telah mencapai lebih dari 64 persen dari target pembangunan.

Ia menegaskan target pemerintah tidak hanya membangun fisik koperasi, tetapi juga memastikan kesiapan kelembagaan dan keberlanjutan usaha di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami terus mendorong koperasi yang sudah terbentuk agar segera beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara juga akan memfokuskan pembinaan terhadap penguatan sumber daya manusia pengurus koperasi.

Menurut Ady, sebagian besar pengurus masih membutuhkan pelatihan teknis, pendampingan kelembagaan, serta penguatan kemitraan usaha.

Ia berharap modal kolektif yang berasal dari simpanan anggota nantinya dapat dikelola secara profesional untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” katanya. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru