ATAPKOTA.COM, SUMUT – Wacana reformasi institusi Polri kembali mencuat. Namun, Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, S.E., M.M., menilai gagasan itu harus dipikirkan matang agar tidak salah langkah. Ia menekankan perlunya membedakan evaluasi terhadap individu dan institusi.
“Bila kebencian muncul akibat kesalahan oknum, jangan salahkan institusinya. Pemikiran seperti ini yang perlu direformasi,” kata KH. Khambali kepada media di Medan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, sistem presidensial menempatkan Presiden sebagai pemimpin sipil tertinggi. Karena itu, Polri berada langsung di bawah Presiden justru menjamin efektivitas dan netralitas. Ia menegaskan, memindahkan Polri ke kementerian justru membuka ruang intervensi politik yang lebih besar.
“Yang kita butuhkan bukan perubahan posisi kelembagaan, melainkan penguatan fungsi dan pengawasan. Divisi Propam bisa diperkuat, Kompolnas bisa dimaksimalkan, sistem rekrutmen dibenahi, dan pelatihan aparat diarahkan pada etika serta pelayanan publik cepat. Semua itu bisa dilakukan tanpa merombak struktur,” jelas Kyai Khambali, tokoh reformasi 1998 sekaligus pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.
Ia melihat adanya tarik-menarik antara dua kiblat. Publik ingin Polri segera berubah, sementara Polri dinilai sudah mencatat banyak prestasi menjaga stabilitas keamanan.
Sejak reformasi 1998, usulan perubahan struktural Polri kerap mencuat. Kritik publik biasanya muncul karena kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, atau perilaku oknum yang koruptif. Namun, Kyai Khambali mempertanyakan apakah reformasi struktural benar-benar solusi, atau sekadar retorika politik elit.
“Rasanya kurang elok jika kita subjektif menilai. Prestasi dan keberhasilan Polri tidak boleh hilang hanya karena satu kesalahan,” tegas Kyai Khambali yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil.
Ia juga menilai aparat kepolisian sering dijadikan tameng kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat. Sementara, pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab justru kerap menghilang.
Meski begitu, Kyai Khambali tidak menutup mata terhadap kebutuhan perbaikan. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM masuk ke kurikulum kepolisian serta penguatan fungsi pengawasan.
“Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Yang perlu diperkuat adalah fungsi, etika, dan pelayanan publik,” pungkas Kyai Khambali, inisiator InsanPreneur sekaligus pengasuh Majlis Sholawat Ahlul Kirom. (An/red)
