ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah pusat menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) harus berinovasi menjaga laju ekonomi. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, salah satu strategi penting yakni memaksimalkan sektor investasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Bobby menjelaskan, total pengeluaran Pemda di Sumut akan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 6,8–7,2 persen.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Karena itu, kita harus menutup celah ini melalui KUR dan KPP. Pemda wajib memantau pemanfaatannya agar target tercapai,” tegas Bobby seusai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (21/10/2025).
Ia menyebut, realisasi KUR di Sumut menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, jumlah pelaku UMKM dan penduduk di Sumut jauh lebih besar.
“Kita belum maksimalkan potensi ini. Bahkan masih ada daerah yang belum mendata UMKM-nya. Mohon kerja sama semua pihak agar ekonomi rakyat semakin kuat,” tegas Bobby.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur penerima KUR dan KPP. Bobby berharap jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Setiap bank sudah punya target. Saya berharap debitur terus bertambah agar program ini benar-benar menopang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Bobby juga menegaskan, akses KUR kini lebih luas, mencakup usaha kecil, mikro, super mikro, bahkan Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP menyasar kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
“Daripada anak muda menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik mereka memanfaatkan KUR. Kontraktor lokal pun bisa menggunakan KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyiapkan KPP on top Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
“Saya minta kepala daerah mendorong kontraktor lokal agar aktif membangun rumah rakyat. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya.
Acara tersebut juga dihadiri Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Di Medan, tampak hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala BI Sumut Rudi B. Hutabarat, dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong. (RAP)
