Bobby Nasution Teken Kerja Sama dengan PT Kinra, Target Serap 13 Ribu Tenaga Kerja Lokal di KEK Sei Mangkei

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:06 WIB

40395 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menjalin kerja sama strategis dengan PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, optimistis kolaborasi ini mampu membuka 13.000 lapangan kerja baru dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat melakukan kunjungan kerja sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei, serta penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan, di Kabupaten Simalungun, Kamis (9/10/2025).

Bobby menjelaskan, sejak berdiri pada tahun 2012, KEK Sei Mangkei telah menyerap sekitar 13.000 pekerja. Dalam 15 bulan mendatang, jumlah itu diproyeksikan bertambah dua kali lipat, seiring dengan ekspansi industri yang masuk ke kawasan tersebut.

“Berarti dalam dua tahun ini akan ada penambahan pekerja yang jumlahnya sama dengan kurun waktu 13 tahun. Dari data yang saya terima, jumlah angkatan kerja kita di Sumatera Utara ada 8,11 juta, dengan tingkat pengangguran terbuka sekitar 409 ribu orang,” ujar Bobby Nasution.

“Kalau sekarang ada 3.000 pekerja baru dan tahun depan bertambah 10.000 lagi, maka total 13.000 tenaga kerja akan terserap di KEK Sei Mangkei,” tambahnya.

Bobby menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada PT Kinra, termasuk penyediaan fasilitas hunian pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun, serta penguatan pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah provinsi.

*Kita punya BLK yang bisa menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada di Sei Mangkei. Prioritasnya tentu untuk masyarakat Sumatera Utara,” jelasnya.

Selain memperkuat sektor industri, Pemprov Sumut juga memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi seribuan pekerja rentan di Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, dan Batubara terutama bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Pekerja dengan gaji rendah dan risiko kerja tinggi perlu kita lindungi. Karena itu, Pemprov membantu iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi mereka,” ungkap Bobby.

Sementara itu, Direktur PT Kinra, Arif Budiman, menyambut baik kerja sama tersebut dan mengapresiasi langkah Gubernur Sumut dalam mendukung pengembangan KEK Sei Mangkei, terutama melalui prioritas penyerapan tenaga kerja lokal.

“Sinergi ini sangat membantu proses rekrutmen kami. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan industri di kawasan ini,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Wakil Bupati Simalungun Benny Sinaga, Wakil Bupati Mandailing Natal Atikah Utammi Nasution, Kepala Administrator KEK Sei Mangkei Elfi Haris, serta sejumlah pejabat Pemprov Sumut, termasuk Kadisnaker Yuliani Siregar, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, dan Kepala Bappelitbang Diki Anugerah Panjaitan. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru