ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menggelar audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, di Gedung Kementerian PU RI, Jakarta. Pertemuan ini membahas percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun.
Bupati Anton hadir didampingi Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya peningkatan, pelebaran, dan pembangunan ruas jalan utama di wilayah Simalungun.
“Kami datang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Besar harapan kami agar program pembangunan di Simalungun mendapat dukungan penuh dari Kementerian PU, baik pendanaan maupun pendampingan teknis,” ujar Bupati Anton Achmad Saragih usai pertemuan.
Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kementerian PU RI agar program infrastruktur berjalan cepat, tepat, dan merata. Selain jalan, pembahasan juga mencakup pembangunan jembatan, saluran irigasi, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat pedesaan.
Dalam paparannya, Bupati Anton menjelaskan bahwa total panjang jalan di Kabupaten Simalungun mencapai 1.803,78 kilometer, terbagi dalam 448 ruas. Dari jumlah tersebut, 917,33 kilometer berada dalam kondisi mantap, sedangkan 886,45 kilometer belum mantap.
Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan APBD, yang hanya mampu menyediakan sekitar Rp145 miliar per tahun untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Angka tersebut sudah termasuk DAK, BKP, pinjaman daerah, PHJD, serta program Inpres dari kementerian. Sementara dari DAU dan DBH, rata-rata alokasi hanya sekitar Rp60 miliar per tahun.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Bupati Anton.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PU RI Dody Hanggodo menyambut baik usulan prioritas pembangunan dari Pemkab Simalungun. Ia menilai langkah proaktif pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan yang berkeadilan.
Pertemuan ini menandai komitmen kuat Pemkab Simalungun untuk tidak sekadar menunggu bantuan pusat, tetapi aktif menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. (RAP)
