BPK RI Gelar Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan, Sekdaprov Sumut: Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 22 Oktober 2025 - 13:35 WIB

40171 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara daring melalui aplikasi Zoom meeting di Ruang Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Rabu (22/10).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara daring melalui aplikasi Zoom meeting di Ruang Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Rabu (22/10).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual dari Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/10/2025).

Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono, yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI. Menurutnya, swasembada pangan harus menjadi target utama agar Indonesia mampu menghindari ancaman krisis pangan global sekaligus tampil sebagai lumbung pangan dunia.

“Pemeriksaan tematik ketahanan pangan ini dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, memberikan dampak nyata, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta konsumen,” ujar Budi Prijono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan beberapa program strategis nasional dalam upaya mencapai swasembada pangan. Salah satu program utama yakni revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantai Utara Jawa untuk budidaya ikan tilapia (nila). Program tersebut ditargetkan mampu menghasilkan 1,18 juta ton ikan per tahun.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 33 lokasi. Tahap awal akan dilakukan di 10 daerah, termasuk Medan, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bogor Raya, Kabupaten Bekasi, dan Bandung Raya.

Menurut Zulkifli, peran BPK dalam pengawasan program pangan sangat vital mengingat anggaran nasional yang besar. Pada tahun 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menyerap Rp335 triliun dengan 82,9 juta penerima manfaat. Sementara pembentukan 82.127 Koperasi Merah Putih akan menghabiskan Rp240 triliun.

“Multiplier effect-nya luar biasa, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Zulkifli Hasan.

Kegiatan entry meeting ini juga diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dari Sumut, hadir Inspektur Provinsi Sulaiman Harahap, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Fitra Kurnia, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Timur Tumanggor, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan M. Zakir Syarif Daulay. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru