Medan Jadi Pelopor Nasional Program Perlindungan Pekerja Tanpa APBD

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 29 Oktober 2025 - 21:34 WIB

40307 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Kota Medan kembali mencatat prestasi nasional. Program Empowering Kepala Lingkungan (Kepling) yang dicanangkan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjadikan Medan sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang berinovasi dalam memperluas Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Atas inovasi tersebut, Rico Waas menerima Piagam Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro. Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), I Nyoman Suarjaya, dalam apel penyerahan penghargaan di halaman Kantor Wali Kota Medan, Rabu (29/10/2025).

Apel itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Rico Waas menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja rentan menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Ia menekankan, jaminan sosial ketenagakerjaan menghadirkan negara dalam melindungi warganya dari risiko kerja.

“Melalui program Empowering Kepling, setiap kepala lingkungan wajib mendaftarkan minimal 25 pekerja di lingkungannya. Target kami melindungi 50.025 tenaga kerja,” kata Rico.

Hingga 29 Oktober 2025, sebanyak 37.058 pekerja atau 74,08% telah terlindungi, meski 18.152 di antaranya baru membayar satu bulan iuran. Rico pun meminta seluruh Kepling segera menyelesaikan target dan memastikan kepatuhan iuran rutin.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, menyebut Medan menjadi pelopor nasional karena mampu menghadirkan perlindungan sosial tanpa menggunakan APBD. “Baru Medan yang melibatkan Kepling, atau di daerah lain disebut Ketua RT/RW, untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya. (Mery)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru