ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah memperkuat implementasi program nasional tersebut di daerah. Rapat berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Jumat (7/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., dan dihadiri unsur Forkopimda, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), serta para pengelola dapur MBG dari berbagai wilayah dalam Kabupaten Aceh Timur.
Dalam arahannya, Bupati Iskandar Al-Farlaky menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita. Karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi standar tinggi, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak penerima manfaat.
“Ini amanah besar dari Presiden. Kita di daerah harus pastikan pelaksanaannya benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada insiden seperti di daerah lain,” tegas Bupati.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan Forkopimda.
Pertama, Bupati menekankan pentingnya ketersediaan data akurat dari seluruh pengelola dapur. Selama ini masih ditemukan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Karena itu, pendataan penerima manfaat, bahan makanan, serta jumlah produksi harian harus benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Al-Farlaky.
Bupati juga mengingatkan agar tidak terjadi kelalaian seperti di beberapa daerah lain, di mana ratusan anak mengalami keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar.
“Kalau sampai terjadi di Aceh Timur, yang pertama disorot adalah Forkopimda,” ujarnya mengingatkan.
Selain itu, Bupati menegaskan pentingnya komunikasi intensif antarunsur Forkopimda. Menurutnya, Forkopimda selalu menjadi bagian yang dievaluasi pemerintah pusat, sehingga koordinasi aktif melalui rapat seperti ini harus terus dilakukan.
Di sisi lain, Bupati mendorong agar bahan pangan program MBG diprioritaskan dari hasil produksi lokal, seperti sayur, beras, ikan, dan telur.
“Kalau bisa beli di daerah sendiri, jangan ambil dari luar. Biar ekonomi masyarakat juga berputar,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh dapur penyedia makanan bergizi harus memiliki sertifikat higienitas dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah, kata Bupati, berhak memberikan rekomendasi penghentian operasional sementara terhadap dapur yang belum memenuhi syarat tersebut.
Untuk itu, Bupati memberikan waktu satu bulan kepada seluruh pengelola dapur agar segera melengkapi sertifikat dan memastikan kelayakan higienis terpenuhi.
Selain itu, pengelola program diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan MBG secara berkala kepada Satgas Gizi Nasional. Di tingkat kabupaten, ketua Satgas dijabat oleh Bupati, sedangkan di tingkat provinsi oleh Gubernur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
Bupati Al-Farlaky menutup rapat dengan pesan agar seluruh pengelola dapur dan tim pelaksana menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Berkarirlah dengan baik, jalankan amanah ini dengan benar. Semoga Aceh Timur menjadi contoh daerah yang sukses melaksanakan program makan bergizi gratis tanpa kendala dan tanpa masalah higienitas,” tutupnya. (HAS/red)
