Presiden Prabowo Terima Laporan Kinerja Sektor ESDM dari Menteri Bahlil Lahadalia

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 20 November 2025 - 19:46 WIB

40110 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).

ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025). Pemanggilan itu menjadi bagian dari mekanisme pelaporan rutin terkait capaian kinerja sektor energi menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Setelah pertemuan, Bahlil menyampaikan bahwa ia melaporkan perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasi lifting migas, serta rencana peresmian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa PNBP sektor ESDM telah mencapai 85 persen dari target APBN dan realisasi lifting berada pada posisi yang memenuhi target pemerintah. Dengan demikian, seluruh indikator yang dibebankan kepada kementerian berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Bahlil kemudian memaparkan perkembangan RDMP Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut akan memberikan lompatan penting bagi ketahanan energi nasional karena dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM strategis. Ia menyebut bahwa jika RDMP diresmikan sesuai jadwal, Indonesia berpeluang mencapai swasembada solar dan avtur pada 2026.

Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan kewajiban menteri sebagai pembantu Presiden. Ia memastikan bahwa kementeriannya terus menyelaraskan seluruh target utama dengan indikator kinerja yang ditetapkan Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa setiap menteri harus siap melaporkan perkembangan sektor masing-masing ketika dipanggil Presiden. Ia menyebut bahwa laporan tersebut mencakup seluruh indikator kinerja serta tugas tambahan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo untuk memastikan arah kebijakan sektor energi berjalan efektif.

Pertemuan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas energi nasional melalui percepatan proyek strategis dan optimalisasi penerimaan negara di sektor ESDM. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru