ATAPKOTA.COM, MEDAN – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026, tetapi juga mendapatkan sejumlah keringanan dari Pemerintah Pusat. Keringanan tersebut meliputi percepatan dan kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Penambahan TKD dan berbagai kebijakan relaksasi tersebut juga diberikan kepada provinsi lain di Sumatera yang terdampak bencana, seperti Aceh dan Sumatera Barat.
Kebijakan itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara virtual dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Mendagri berharap anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Pusat dapat segera disalurkan agar daerah-daerah terdampak bencana bisa langsung melakukan pemulihan.
“Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak membantu pemulihan pascabencana,” ujar Tito Karnavian dari Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Rakor tersebut diikuti Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution secara virtual dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Terkait penambahan TKD tahun 2026 yang merupakan usulan Gubernur Sumut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kabupaten dan kota yang terdampak banjir serta longsor pada akhir November 2025, melainkan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Ini awalnya usulan Pak Bobby Nasution yang mewakili para gubernur lainnya. Kebijakan ini tidak hanya untuk daerah terdampak bencana saja. Seluruh daerah di provinsi tersebut bisa memanfaatkan TKD ini, yang terdampak untuk pemulihan bencana, sementara yang tidak terdampak dapat menggunakannya untuk mitigasi atau pemulihan ekonomi,” jelas Tito.
Ia mencontohkan wilayah Kepulauan Nias yang meski tidak terdampak langsung bencana, namun memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Pusat telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun. Adapun sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun akan segera disalurkan kepada daerah-daerah terdampak bencana.
“Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, kemudian ada penambahan sekitar Rp5 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini. Kami berharap pemerintah daerah segera menyiapkan rencana kegiatan pemulihan bencana agar manfaatnya bisa cepat dirasakan masyarakat,” kata Askolani.
Rakor tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
