ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Kabupaten Simalungun kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional pada sektor kesehatan. Pemerintah Kabupaten Simalungun meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pemerintah Level Madya, setelah capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) menembus angka 101,67 persen dari total populasi.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, dalam acara Deklarasi dan Pencanangan UHC Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
Pada kesempatan tersebut, Menko PM didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti. Bupati Simalungun hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Edwin Tony S.M. Simanjuntak, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar, dan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Berdasarkan data profil peserta JKN-KIS per 1 Januari 2026, Kabupaten Simalungun mencatat cakupan UHC sebesar 101,67 persen, melampaui target nasional. Tingkat keaktifan peserta tercatat 83,41 persen, lebih tinggi dari ambang batas nasional sebesar 80 persen.
Khusus segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemerintah Daerah, tingkat keaktifan mencapai 91,26 persen, mencerminkan konsistensi Pemkab Simalungun dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan kesehatan melalui alokasi anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Dengan semangat baru Simalungun Maju, kita terus melangkah dengan strategi yang kompak, solid, dan penuh perjuangan. Penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan BPJS Kesehatan,” ujar Anton.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar terus menjaga keberlanjutan UHC, khususnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Edwin Tony S.M. Simanjuntak menyampaikan bahwa Kabupaten Simalungun telah resmi mencapai status UHC sejak 1 Agustus 2025. Dengan capaian tersebut, tantangan berikutnya adalah menjaga mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
“Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi krusial. Sejalan dengan amanat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018, terdapat keterkaitan erat antara mutu pelayanan kesehatan dan UHC. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya tersebut,” kata Edwin.
Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr. Henny Hutabarat.
Adapun rincian sebaran kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Simalungun per Januari 2026, yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 251.142 jiwa, PBPU yang didaftarkan Pemkab Simalungun sebanyak 242.429 jiwa, Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) 130.683 jiwa, PBPU Mandiri 63.060 jiwa, Bukan Pekerja (BP) 37.250 jiwa, serta PBPU yang didaftarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 18.404 jiwa.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (AP)
