ATAPKOTA.COM, WASHINGTON, DC — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Business Summit Roundtable di Washington, DC, Rabu, 18 Februari 2026.
Di hadapan pemimpin bisnis Amerika Serikat, Presiden memaparkan pengalaman kunjungannya ke desa-desa yang memperlihatkan kondisi anak-anak dengan pertumbuhan terhambat.
“Saya menanyakan usia mereka. Anak-anak yang saya kira berusia empat, lima, enam tahun ternyata berusia sepuluh, sebelas, dua belas tahun. Kemudian saya mengetahui bahwa 25 persen anak-anak kita mengalami stunting,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut merujuk pada persoalan kronis yang selama satu dekade terakhir menjadi agenda prioritas nasional. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia beberapa tahun terakhir, prevalensi stunting memang menunjukkan tren penurunan, meski target ambisius penurunan hingga satu digit masih menjadi pekerjaan besar.
Untuk membiayai program prioritas, Presiden menyebut pemerintah melakukan efisiensi belanja negara dan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak produktif serta rawan penyalahgunaan.
“Saya dituduh boros. Tidak. Ini adalah pengalokasian kembali sumber daya,” kata Presiden.
Strategi realokasi anggaran ini sejalan dengan kebijakan penajaman belanja dalam APBN 2025–2026 yang menitikberatkan pada program perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pembangunan SDM.
Namun, ruang fiskal Indonesia tidak sepenuhnya longgar. Rasio utang pemerintah masih berada dalam batas aman menurut Undang-Undang Keuangan Negara, tetapi tekanan pembiayaan subsidi energi, belanja infrastruktur, dan kewajiban pembayaran bunga utang membatasi fleksibilitas anggaran.
Efisiensi belanja negara juga membutuhkan transparansi. Tanpa audit terbuka dan pelaporan berkala, pemangkasan anggaran berisiko menimbulkan pergeseran prioritas tanpa evaluasi dampak yang terukur.
Salah satu program unggulan yang ditegaskan Presiden adalah penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak. Program ini disebut telah memperoleh pengakuan internasional.
“Setiap dolar yang dihabiskan untuk makanan gratis bagi anak-anak, menurut Rockefeller Institute, pengembaliannya setidaknya tujuh dolar, dan dalam jangka panjang bisa mencapai 35 kali lipat,” ujar Presiden.
Program makan bergizi memang memiliki dasar ilmiah kuat. Intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan terbukti berdampak pada produktivitas jangka panjang. Sejumlah kajian global menunjukkan investasi gizi memiliki return on investment tinggi melalui peningkatan kualitas SDM dan penurunan beban kesehatan.
Namun, implementasi skala nasional menghadapi tantangan besar: distribusi logistik, kualitas bahan pangan, pengawasan penggunaan anggaran, serta potensi kebocoran dalam rantai pengadaan.
Dalam pengalaman program bantuan sosial sebelumnya, persoalan data penerima, ketepatan sasaran, dan integrasi sistem masih menjadi titik lemah. Jika tidak dibenahi, program makan gratis berisiko membebani fiskal tanpa memberikan dampak maksimal terhadap penurunan stunting.
Presiden juga menekankan efek pengganda ekonomi dari program tersebut, termasuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan hasil pertanian. Lonjakan konsumsi domestik disebut sebagai indikator awal keberhasilan kebijakan.
Secara teori ekonomi, belanja pemerintah untuk kelompok berpendapatan rendah memang memiliki multiplier effect lebih tinggi dibanding belanja modal tertentu. Namun, keberlanjutan efek ini bergantung pada produktivitas sektor riil dan stabilitas harga pangan.
Tanpa penguatan rantai pasok dan perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas, peningkatan permintaan bisa memicu tekanan inflasi pangan, yang justru berdampak pada kelompok rentan.
Di forum yang sama, Presiden mengajak pelaku usaha Amerika Serikat menjadikan Indonesia mitra strategis jangka panjang.
“Kemakmuran berasal dari tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan stabilitas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pesan klasik dalam diplomasi ekonomi: stabilitas politik dan kepastian hukum menjadi prasyarat investasi.
Namun, persepsi investor global tidak hanya ditentukan oleh retorika. Konsistensi regulasi, reformasi birokrasi, serta penegakan hukum yang independen tetap menjadi variabel utama dalam indeks daya saing Indonesia.
Penanganan stunting dan pertumbuhan inklusif bukan agenda baru. Pemerintahan sebelumnya telah menempatkannya sebagai prioritas strategis nasional sejak 2020. Tantangan pemerintahan saat ini adalah memastikan kesinambungan kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
Janji di panggung internasional membawa ekspektasi tinggi. Tetapi keberhasilan ditentukan oleh detail implementasi di lapangan: akurasi data, integritas pengadaan, dan konsistensi pengawasan.
Stunting bukan sekadar isu gizi. Ia mencerminkan kualitas tata kelola negara. (AK1)
