Progres Sekolah Rakyat Medan Capai 28 Persen, Pemko Dorong Percepatan Infrastruktur

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 30 Maret 2026 - 20:10 WIB

40160 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, MEDAN — Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin, 30 Maret 2026. Dalam kunjungan itu, ia juga menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara serta perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas yang harus diselesaikan tepat waktu. Ia meminta seluruh pihak terkait mempercepat pekerjaan dengan koordinasi yang lebih intensif.

“Kami sudah berkoordinasi dan proyek ini harus dipercepat karena menjadi salah satu tugas utama pemerintah daerah. Besok Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah akan turun langsung untuk meninjau kondisi drainase di sekitar lokasi,” kata Zakiyuddin.

Ia didampingi Kepala Dinas Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Jhon Lase, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benny Sinomba.

Dalam peninjauan itu, Zakiyuddin menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, terutama drainase dan penerangan jalan. Menurutnya, lingkungan pendidikan harus memiliki fasilitas dasar yang layak.

“Jalan di Kota Medan tidak seharusnya tanpa drainase yang baik. Begitu juga lampu penerangan harus segera dipasang demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Zakiyuddin juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PDAM dan PLN. Ia menilai koordinasi yang buruk selama ini sering menyebabkan proyek infrastruktur harus dibongkar kembali setelah selesai dikerjakan.

“Kami tidak ingin lagi melihat jalan yang sudah diaspal kemudian dibongkar kembali untuk pemasangan pipa atau kabel. Hal seperti itu hanya membuang biaya, waktu, dan hasilnya pun tidak rapi,” katanya.

Karena itu, ia meminta pembangunan drainase, pengaspalan jalan, serta pemasangan utilitas dilakukan secara bersamaan melalui kerja sama lintas instansi.

“Lebih baik kita kerjakan secara terpadu sehingga sekali pekerjaan selesai, tidak ada lagi pembongkaran ulang,” ujar Zakiyuddin.

Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Medan dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjalankan program pembangunan di sektor pendidikan.

Untuk memastikan percepatan proyek berjalan sesuai rencana, Zakiyuddin juga meminta seluruh pihak segera menggelar rapat koordinasi lanjutan.

Sementara itu, perwakilan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Eva, menjelaskan bahwa dukungan dari seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan agar proyek dapat selesai tepat waktu.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Medan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain.

“Secara nasional, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Medan termasuk yang tertinggi. Saat ini penutup atap sudah terpasang dan menjadi salah satu ikon awal proyek ini,” ujar Eva.

Ia menyebutkan progres pembangunan telah mencapai sekitar 28 persen. Dari total pekerjaan yang direncanakan, 13 bangunan telah menyelesaikan struktur utamanya.

Dengan sisa waktu sekitar 92 hari menuju target 30 Juni 2026, pihaknya optimistis pembangunan dapat terus dikejar hingga tahap penyelesaian.

“Kami optimistis jika pekerjaan berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat ini bisa mulai beroperasi pada 30 Juli 2026,” katanya.

Namun demikian, Eva mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur lingkungan di sekitar lokasi proyek.

“Lingkungan pendukung masih perlu dibenahi. Drainase, jalan lingkungan, serta lampu penerangan harus segera diselesaikan agar kawasan ini memenuhi standar kelayakan,” ujarnya. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru