ATAPKOTA.COM, MEDAN — Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau penyelenggaraan dan pengawasan badan usaha milik daerah (BUMD). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Medan, Rabu (1/4/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat pusat serta kepala daerah se-Sumatera Utara.
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto hadir bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, S.PWK. Turut hadir pula Gubernur Sumatera Utara, para kepala daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara, serta para pimpinan BUMD dari berbagai daerah di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, salah satu kepala daerah yang hadir menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola BUMD agar lebih akuntabel dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa BUMD harus mampu berperan sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan transformasi digital agar perusahaan daerah dapat bersaing dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“BUMD tidak boleh berjalan secara konvensional. Transformasi digital serta inovasi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan agar kinerjanya semakin optimal,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan perusahaan daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Menurut Bima Arya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan BUMD dapat berjalan transparan, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, S.PWK menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan penyelenggaraan dan pengawasan BUMD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan terus mendorong penyempurnaan regulasi terkait BUMD agar perusahaan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan operasionalnya.
“Kami ingin memastikan pengelolaan BUMD berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi daerah,” kata Bahtra.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara, paparan Wakil Menteri Dalam Negeri, serta pidato Wakil Ketua Komisi II DPR RI sebelum ditutup dengan sesi foto bersama para peserta. (AP/red)
