Terima Audiensi BPS, Bupati Asahan Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 12 Juni 2026 - 15:22 WIB

40117 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Jumat (12/6/2026).

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Jumat (12/6/2026).

ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni 2026. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Jumat (12/6/2026).

Audiensi tersebut dipimpin Kepala BPS Kabupaten Asahan, Rahmat Gustiar, S.Si., M.Si., bersama jajaran. Turut hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Kepala Bagian Umum Setdakab Asahan, serta Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan.

Dalam pertemuan itu, Rahmat Gustiar menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memutakhirkan data ekonomi yang akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah sekaligus mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, pelaksanaan sensus akan mencakup pendataan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pelaku usaha lainnya. Pendataan terhadap BUMD dan BUMDes akan dilakukan oleh pegawai organik BPS, sedangkan pendataan langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha dilakukan secara door to door oleh mitra BPS.

Selain menyampaikan rencana pelaksanaan sensus, BPS Kabupaten Asahan juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui penyelenggaraan Apel Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas peran BPS yang selama ini menyediakan data statistik yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

“Data statistik yang dihasilkan BPS memiliki peran strategis karena disusun melalui metodologi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Taufik Zainal Abidin.

Bupati juga menegaskan pentingnya penerapan konsep Satu Data Indonesia melalui sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, setiap program pembangunan harus didasarkan pada data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Asahan selama ini selalu mengedepankan proses survei dan pengumpulan data sebelum merumuskan program maupun kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir pertemuan, Taufik memberikan semangat kepada seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang berkualitas.

Audiensi berakhir sekitar pukul 09.30 WIB dan ditutup dengan sesi foto bersama. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru