Bobby Nasution Dorong Komoditas Sumut Naik Kelas, Produk Turunan hingga Pasar Ekspor Jadi Fokus

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 7 September 2026 - 18:54 WIB

4060 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan,Ikan Dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting di ruang kerja Gubernur Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan. Senin (7/9/2026).

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan,Ikan Dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting di ruang kerja Gubernur Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan. Senin (7/9/2026).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah agar tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah dan membuka pasar yang lebih luas.

Menurut Bobby, strategi tersebut perlu berjalan melalui pengembangan produk turunan, stabilitas pasokan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai produsen.

Bobby menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Senin (7/9/2026).

Bobby menilai Sumut memiliki sejumlah komoditas pangan dan pertanian yang berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Namun, menurut dia, peningkatan produksi saja belum cukup untuk memberikan dampak ekonomi yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah perlu mendorong pengolahan komoditas menjadi produk turunan sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pasar.

“Jadi, pengembangan komoditas harus diarahkan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi yang ada,” ujar Bobby.

Ia mencontohkan potensi komoditas di Kepulauan Nias. Menurut Bobby, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata ketiadaan pasar, melainkan kemampuan produksi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah tertentu.

“Banyak yang berpotensi, seperti di Kepulauan Nias. Di sana belum ketemu pasar yang sesuai. Namun masalahnya bukan pasarnya, tetapi jumlah produksi yang belum memenuhi kebutuhan pasar,” katanya.

Bobby mengatakan pemerintah perlu memastikan produksi suatu komoditas memiliki kapasitas dan kontinuitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Karena itu, ia mendorong adanya intervensi pemerintah setelah komoditas dinilai memiliki pasar yang jelas. Intervensi tersebut, antara lain, dapat dilakukan melalui kebijakan, program, pengembangan produk, hingga penetapan target produksi.

“Setelah komoditas itu sesuai kebutuhan pasar, pemerintah dan pihak terkait pun perlu mengintervensi. Jadi harus ada kolaborasi bersama, seperti penetapan target tahunan komoditas apa yang perlu kita capai,” jelasnya.

Menurut Bobby, masyarakat tetap menjadi pelaku utama produksi, sedangkan pemerintah berperan menyiapkan kebijakan dan program yang mendukung ekosistem tersebut.

Ia menegaskan, program dan anggaran pemerintah semestinya memiliki keluaran yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penelitian dan pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor.

“Makanya program dan anggaran pemerintah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya kami juga ingin menjalin kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan komoditas yang berpotensi untuk bisa diekspor,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting menyambut baik rencana pemerintah mengembangkan komoditas baru yang memiliki peluang pasar ekspor.

Ia menyebut lidi sawit sebagai salah satu komoditas yang dinilainya memiliki potensi ekonomi dan ekspor, tetapi belum banyak terpantau dalam pengembangan komoditas ekspor Sumut.

Selain lidi sawit, Ginting menyebut sejumlah komoditas asal Sumut, seperti kepiting, udang, dan sarang burung walet, yang menurutnya turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekspor.

Ia menyampaikan nilai ekspor komoditas tersebut mencapai Rp8,1 triliun. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait juga tengah menyiapkan rencana pengiriman produk durian ke pasar Tiongkok.

Namun, pengembangan ekspor juga menghadapi persoalan infrastruktur pendukung, khususnya fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan sampel hama dan penyakit.

“Saat ini kendala kita, untuk sampel hama dan penyakit masih harus dikirim ke laboratorium di Jakarta dan Surabaya. Biayanya cukup besar. Kami berharap (laboratorium) yang ada di sini bisa dibuka kembali,” kata Ginting.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Bobby Nasution. Gubernur menyatakan akan melihat kondisi laboratorium tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan komoditas dan aktivitas ekspor Sumut.

Dengan demikian, pengembangan komoditas Sumut tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi. Ketersediaan pasar, kontinuitas pasokan, teknologi, produk turunan, fasilitas pemeriksaan, serta koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting yang perlu disiapkan agar potensi komoditas benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru