ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dari aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, menjadi sorotan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Tak hanya dugaan pungutan sebesar Rp50 ribu per drum, aktivitas tersebut juga dikaitkan dengan dugaan pencemaran limbah minyak yang mengancam lahan persawahan masyarakat di tiga gampong.
Ketua YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, S.H., Senin (9/11/2026), mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai dugaan pungutan dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Gampong Lhok Meure dan Gampong Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun YARA, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp 50.000 untuk setiap drum minyak yang dihasilkan dari aktivitas pengeboran tersebut.
Dalam informasi itu, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan. Bahkan, muncul dugaan bahwa sebagian setoran berkaitan dengan pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.
YARA meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum diminta melakukan pemeriksaan secara transparan, termasuk menelusuri kebenaran informasi mengenai aliran pungutan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Persoalan yang disoroti YARA tidak berhenti pada dugaan pungutan liar. Aktivitas illegal drilling di Kecamatan Darul Ihsan juga diduga menimbulkan persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima YARA, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi hingga mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Gampong Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu produktivitas lahan pertanian serta mengancam mata pencaharian petani, terlebih menjelang musim tanam tahun ini.
Indra menilai dugaan pencemaran tersebut harus segera ditangani. Sebab, apabila terbukti, dampaknya bukan hanya menyangkut kerusakan tanah dan saluran irigasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menghadapi risiko pencemaran lingkungan tanpa kepastian mengenai kondisi lahan dan langkah pemulihan yang akan dilakukan.
Menyikapi persoalan tersebut, YARA meminta Polres Aceh Timur bersama instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan dugaan aktivitas pengeboran ilegal, pungutan liar, dan pencemaran lingkungan.
Secara khusus, Indra meminta aparat penegak hukum menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap dugaan pencemaran di kawasan persawahan masyarakat.
Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana penyelidikan dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan yang terdampak, serta langkah penanganan yang akan ditempuh pemerintah dan instansi berwenang.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegas Indra.
Lebih lanjut, Indra menyatakan YARA akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait, Mabes Polri hingga Komisi III DPR RI apabila polemik dugaan pungli dan pencemaran lingkungan tersebut tidak memperoleh penanganan yang jelas.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian dan pengawasan lembaga di tingkat pusat terhadap penanganan persoalan yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Darul Ihsan.
YARA juga meminta agar setiap dugaan tindak pidana yang ditemukan dalam proses pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik terkait aktivitas pengeboran minyak ilegal, dugaan pungutan liar maupun pencemaran lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat harus diperhatikan,” tutup Indra.
YARA Aceh Timur menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan dan pemulihan hak masyarakat.
Kini, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar pernyataan atau janji penanganan, melainkan langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dugaan pungutan, menelusuri aliran uang, serta memastikan ada atau tidaknya pencemaran yang merugikan petani.
Sumber : Saiful Laki/ Media Center Aceh Timur
