Pemkab Asahan Dukung Pengendalian Inflasi Nasional dan Program Tiga Juta Rumah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 4 November 2025 - 19:30 WIB

40144 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian, BPS, Bappenas, dan Satgas Pangan Nasional berlangsung melalui Zoom Meeting

Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian, BPS, Bappenas, dan Satgas Pangan Nasional berlangsung melalui Zoom Meeting

ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan dukungan terhadap kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi dan penguatan Program Tiga Juta Rumah. Komitmen itu ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian, BPS, Bappenas, dan Satgas Pangan Nasional.

Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting dan diwajibkan bagi seluruh kepala daerah — gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Rakor ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menjelang tahun 2026.

Di Kabupaten Asahan, kegiatan dipusatkan di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah — agenda strategis nasional untuk menekan backlog hunian dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia meminta kepala daerah mempercepat langkah konkret, memperkuat cadangan logistik, dan menyiapkan operasi pasar terpadu. Sementara itu, Kepala BPS RI mengingatkan bahwa pengendalian inflasi harus berbasis data statistik yang akurat agar pemetaan konsumsi dan distribusi berjalan tepat sasaran.

Selain itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas menegaskan bahwa ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan perencanaan pasokan merupakan faktor utama dalam menjaga kestabilan inflasi sekaligus mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Asahan mempertegas komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, berkolaborasi dengan pelaku usaha, serta memastikan setiap kebijakan daerah berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (DO/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru