Presiden Prabowo Tegaskan Reformasi Polri Harus Berorientasi pada Kepentingan Bangsa

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 7 November 2025 - 20:40 WIB

40230 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para tokoh yang bersedia kembali mengabdi bagi negara.

“Saya mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas negara sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat saudara-saudara,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa komisi tersebut bertugas melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Polri dengan orientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ia juga menjelaskan bahwa unsur Polri yang masih aktif turut dilibatkan dalam proses kajian serta diskusi.

“Ada beberapa tokoh mantan kepala kepolisian yang bisa memberi masukan dan pandangan. Dengan adanya Kapolri aktif, saudara-saudara memiliki akses untuk berdiskusi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa masa kerja komisi tidak dibatasi secara kaku. Namun, ia meminta anggota komisi untuk menyampaikan laporan berkala dan memberikan rekomendasi yang konkret terkait langkah reformasi Polri.

“Komisi ini memiliki tugas utama untuk mempelajari dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam mengambil tindakan reformasi yang diperlukan. Bahkan, mungkin kita juga perlu mengkaji institusi lain yang memerlukan perbaikan,” tegasnya.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menilai bahwa masyarakat membutuhkan kajian objektif dan tajam terhadap lembaga negara. Ia menekankan bahwa keberhasilan bangsa sangat bergantung pada tegaknya supremasi hukum.

“Saya selalu tekankan bahwa keberhasilan bangsa bergantung pada kemampuannya menegakkan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan,” tandas Presiden. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru