ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025, untuk meminta laporan terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Melalui pertemuan tersebut, Mendagri melaporkan bahwa inflasi nasional berada pada posisi year-on-year 2,86 persen dan year-to-date 2,1 persen.
“Artinya cukup terkendali, terutama karena sektor pangan justru menjadi penyeimbang deflasi,” kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan. Karena itu, beras keluar dari daftar pangan bermasalah. “Daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, dan yang naik hanya sedikit. Penanganan ini sudah dikelola dengan baik oleh Menteri Pertanian Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Bulog bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan bawang merah, cabai, dan sedikit kenaikan harga telur ayam ras. Ia menilai kenaikan tersebut perlu diantisipasi, terutama untuk mendukung program MBG. Selain itu, ia menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang rutin dibahas bersama Presiden.
“Pertumbuhan tertinggi terjadi di Maluku Utara, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi. Presiden bertanya mengenai penyebabnya, dan saya jelaskan bahwa hal itu terkait tertahannya ekspor Freeport, insiden smelter yang terbakar, serta longsor yang menghambat produksi. Akibatnya, Papua Tengah mengalami kontraksi minus delapan persen,” jelas Tito.
Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Tito memaparkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Ia menyebut bahwa pendapatan 552 daerah mencapai rata-rata 82–83 persen, sedangkan belanja daerah berada di kisaran 68 persen.
“Kami mendorong belanja daerah berada di atas 75 persen hingga 80 persen,” ucapnya.
Tito juga menyampaikan beberapa isu tambahan, termasuk progres dukungan Kemendagri terhadap program pemerintah dan agenda Komite Percepatan Pembangunan Papua. Ia mengusulkan agar Presiden menerima seluruh kepala daerah se-Papua untuk percepatan pembangunan. (AK1)
