Wapres Bahas Penguatan Kualitas MBG Bersama KPAI untuk Kawal Program Prioritas Pemerintah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 5 Desember 2025 - 20:05 WIB

40149 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (05/12/2025). Pertemuan ini berlangsung sebagai bagian dari upaya pemerintah mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Wapres menekankan perbaikan berkelanjutan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan bahwa Wapres segera meneruskan temuan KPAI kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar proses penanganan berjalan cepat dan terukur. Selain itu, Wapres meminta konsistensi perbaikan karena program ini berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak.

“Respons Pak Wapres terkait temuan KPAI ini, beliau tentu akan menyampaikan kepada BGN terutama untuk melakukan perbaikan terus-menerus,” ujar Jasra setelah pertemuan.

Selama audiensi, Wapres juga menyoroti sejumlah peningkatan kualitas pelaksanaan MBG. Ia menilai tata kelola program telah mengalami pembenahan, terutama melalui keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pemerintah berharap pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran.

“Beliau menyampaikan tata kelola sudah diperbaiki, termasuk pelibatan pemda, sekolah, orang tua, dan stakeholder lain,” sambung Jasra.

Selain membahas MBG, KPAI melaporkan berbagai isu perlindungan anak. Laporan tersebut mencakup risiko cybercrime, eksploitasi, hingga keterpaparan jejaring terorisme. Karena itu, KPAI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memperkuat sistem perlindungan anak.

KPAI juga menyampaikan hasil pengawasan terhadap Sekolah Rakyat (SR), salah satu program prioritas pemerintah. Lembaga ini menilai lingkungan belajar harus tetap ramah anak serta memerlukan penguatan manajemen dan kurikulum agar program berjalan sesuai tujuan.

Wapres menyampaikan apresiasi atas temuan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya. Ia juga meminta KPAI terus mengawal implementasi program agar perlindungan anak semakin kuat.

“Pak Wapres berharap KPAI tetap mengawal,” ujar Jasra.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah komisioner, antara lain Aris Adi Leksono, Kawiyan, dan Ai Maryati. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru