ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis konsolidasi perencanaan dan penganggaran guna memastikan percepatan pembangunan Papua selaras dengan kebijakan serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menjelaskan bahwa audiensi ini difokuskan pada penyelarasan agenda pembangunan Papua, terutama pada aspek perencanaan dan penganggaran.
“Pertemuan hari ini untuk memastikan langkah-langkah konsolidasi di tingkat perencanaan dan penganggaran terhadap agenda-agenda prioritas yang ditempuh oleh kebijakan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Velix usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Velix mengungkapkan bahwa Wapres Gibran menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan Papua. Penekanan tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek utama pembangunan.
“Bapak Wakil Presiden menekankan pengembangan sumber daya manusia yang bersifat khusus, terutama bagi saudara-saudara Orang Asli Papua,” kata Velix.
Selain penguatan SDM, pembahasan juga diarahkan pada peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah pelosok Papua yang menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur.
“Bapak Wakil Presiden bersama kami membahas secara detail aspek akses layanan kesehatan, terutama di wilayah pelosok-pelosok di Pulau Papua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Velix menyampaikan bahwa Wapres menilai penguatan layanan kesehatan di tingkat terdepan merupakan kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, Wapres mendorong optimalisasi peran puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan fasilitas rawat inap.
“Kami mengapresiasi pandangan Bapak Wakil Presiden yang menekankan pelayanan kesehatan terdepan melalui puskesmas rawat inap, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua yang luas serta distribusi penduduk yang tidak merata,” tandas Velix.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM serta penguatan layanan dasar demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pertemuan ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (AP)
