ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Mengawali arahannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah memperkuat solidaritas nasional di tengah berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menegaskan bahwa cobaan tidak boleh menghentikan agenda pembangunan dan transformasi bangsa.
“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menekankan bahwa transformasi Indonesia harus berlangsung secara adil dan merata di seluruh wilayah tanpa pengecualian. Menurut Presiden, penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara modern.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” tegas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun, capaian tersebut harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pemerataan hasil pembangunan hingga ke daerah-daerah tertinggal, termasuk Papua.
Presiden mengajak seluruh unsur pimpinan pusat dan daerah, termasuk Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua, untuk mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari kekayaan negara, serta membiarkan kekayaan negara dicuri dan diselundupkan, pada akhirnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Menurut Presiden, jabatan publik merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas untuk rakyat, kami persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.
Swasembada Pangan Fondasi Pembangunan Papua
Selain pemerataan pembangunan, Presiden Prabowo menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus ditopang oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus bekerja mengamankan seluruh kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Saya sebagai Presiden, dibantu oleh menteri-menteri, terus bekerja untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, meneliti peraturan-peraturan, dan tidak segan melakukan apa yang diperlukan agar kekayaan negara bisa kita gunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pangan merupakan fondasi utama kehidupan bangsa dan kunci keberlangsungan transformasi nasional. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus dibangun dari tingkat nasional hingga daerah.
“Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Dan ini tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo mencontohkan pengalaman bencana di sejumlah daerah sebagai pelajaran penting bahwa setiap wilayah harus mampu bertahan secara mandiri ketika terjadi gangguan distribusi. Presiden pun mendorong penguatan kembali sistem lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional.
“Dulu ada lumbung desa. Sekarang harus ada lumbung desa, lumbung kecamatan, lumbung kabupaten, lumbung provinsi, dan lumbung nasional,” ujar Presiden.
Presiden juga menyoroti tingginya biaya logistik akibat ketergantungan antarwilayah dalam pemenuhan pangan. Oleh karena itu, setiap daerah didorong mengembangkan produksi pangan sesuai potensi lokalnya masing-masing.
“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tutup Presiden Prabowo.
Editor : AP
