ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Vernando Wanggai, terkait arah kerja, agenda strategis, dan peta jalan percepatan pembangunan Papua. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam laporannya, Velix menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, serta para kepala daerah di seluruh Tanah Papua. Menurutnya, banyak gagasan besar dan terobosan pembangunan yang lahir dari dialog langsung dengan para gubernur, bupati, dan wali kota, meski belum seluruhnya terangkat ke ruang publik.
“Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak ide besar serta terobosan di lapangan yang dilakukan, meskipun sering luput dari perhatian media,” ujar Velix.
Velix menegaskan bahwa Papua tidak semata dipandang dari sisi ketertinggalan dan keterpencilan. Papua, menurutnya, merupakan wilayah strategis yang menentukan masa depan Indonesia, baik dari aspek ekonomi, energi, pangan, maupun posisi geopolitik di kawasan Pasifik.
“Membicarakan Papua adalah membicarakan masa depan Indonesia, masa depan ekonomi, energi, pangan, serta posisi Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik dan geoekonomi,” katanya.
Dalam pemaparannya, Velix menjelaskan sejumlah agenda prioritas KEPP OKP yang telah disepakati. Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang berakar pada budaya lokal dan partisipasi masyarakat Papua, yang disebut Asta Cita Rasa Papua.
Ia mencontohkan rencana pengembangan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanah Papua, yang diharapkan melibatkan gereja dan komunitas lokal agar ekonomi jemaat dan kampung dapat berputar.
“Kami ingin ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat dan ekonomi kampung bergerak. Ini akan menyentuh petani, nelayan, buruh, hingga pola logistik lokal di Papua,” jelas Velix.
Agenda kedua difokuskan pada perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada Orang Asli Papua (OAP), termasuk bantuan langsung tunai serta perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, ini harus mencapai universal health coverage, terutama bagi pendeta, penatua, nelayan, dan buruh yang selama ini masih terbatas aksesnya,” lanjutnya.
Selain itu, KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir dengan menetapkan satu produk unggulan di setiap kabupaten dan kota. Upaya ini dilengkapi dengan pengembangan kawasan ekonomi strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Papua.
“Kami membahas pengusulan kawasan ekonomi strategis baru, seperti di Biak sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik, Pegunungan Bintang, Merauke, dan Kaimana. Ini akan membentuk pergerakan ekonomi yang seimbang di wilayah pesisir, tengah, hingga selatan Papua, termasuk gagasan pembentukan free trade zone,” ujar Velix.
Menutup laporannya, Velix memaparkan peta jalan percepatan pembangunan Papua lima tahun ke depan. Tahapan dimulai dengan penguatan program quick wins, dilanjutkan pengembangan investasi lokal pada 2027 untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD), penguatan perlindungan sosial pada 2028, hingga konsolidasi menjelang tahun politik 2029.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait langkah strategis percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Laporan tersebut disampaikan dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara.
Mendagri melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan KEPP OKP, baik secara internal maupun bersama para kepala daerah, guna menyinkronkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan tugas komite.
“Pertemuan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperjelas bagaimana komite ini bekerja secara efektif,” kata Tito Karnavian.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 telah diluncurkan di Bappenas pada hari yang sama. Namun, ia menekankan pentingnya penyempurnaan rencana aksi tersebut melalui dialog dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada 2025.
“Rencana aksi ini perlu dialog kembali dengan kepala daerah terpilih agar aspirasi daerah dapat tertampung, sehingga ada keseimbangan prinsip top-down dan bottom-up,” ujarnya.
Menurut Mendagri, sesuai Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, KEPP OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi berkala.
“Jika terdapat persoalan lintas kementerian atau membutuhkan intervensi Presiden, komite yang dipimpin Pak Velix akan melaporkan langsung kepada Bapak Presiden agar solusi dapat segera diambil,” pungkas Tito Karnavian.
EDITOR : AP
