Membangun Masa Depan Indonesia Emas 2045: Pentingnya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Minggu, 25 Mei 2025 - 12:38 WIB

40434 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP), Relly Reagen.

Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP), Relly Reagen.

ATAPKOTA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP), Relly Reagen, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di Indonesia yang dinilai masih sangat kurang dan belum merata dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Ia menyatakan bahwa selama ini, kita sering berbicara secara produktif tentang masa depan bangsa, tetapi kenyataannya hanya sebatas angan-angan yang belum terealisasi.

“Kami pikir kita bicara soal masa depan dan Indonesia Emas 2045, tapi ternyata hanya angan. Infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai dan merata dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan tersebar di seluruh pelosok negeri adalah kebutuhan mendesak yang harus segera kita selesaikan,” kata Relly Reagen, Minggu (25/05/2025).

Menurutnya, tanpa infrastruktur yang memadai dan akses yang terbuka luas bagi seluruh masyarakat, Indonesia sulit mencapai tujuan besar tersebut.
“Jika kita tidak serius dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, yang didasarkan pada bonus demografi bangsa, maka bukan kejayaan yang akan kita raih, tapi malah keterpurukan,” tambahnya.

Relly Reagen menekankan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga pendidik di daerah tertinggal dan terpencil. Pemerintah perlu lebih fokus dalam menuntaskan disparitas pendidikan yang ada sekarang agar generasi muda bangsa ini dapat bersaing secara sehat dan berkontribusi secara maksimal di masa depan.

Keberhasilan menyongsong bonus demografi tidak hanya bergantung pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata.
“Mari kita mulai serius dan konkrit, agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang maju dan berdaulat di tahun 2045,” tutup Relly Reagen.

Sinergi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta, sangat penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu mendukung cita-cita besar bangsa ini menuju kejayaan di masa depan.(And/PR)

Berita Terkait

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi
Bukan Pidato, Dua Puisi Alias Wello Justru Curi Perhatian di Rakernas III PJS
Zulkifli Hasan Lantik Pengurus DPP PJS 2026–2027, Tantangan Konsolidasi Nasional Menanti
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, 11 Ponsel Disita
Wapres Gibran Tinjau RSUD Kondosapata, Dorong Penambahan Dokter dan Fasilitas Medis
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
Kadin Sebut Investasi Domestik Hampir Rp 2.000 Triliun
Era Baru SMA Taruna Nusantara, Presiden Prabowo Perluas Kampus dan Gratiskan Pendidikan bagi Seluruh Siswa

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru