Wapres Gibran Tinjau RSUD dr. Soekardjo, Dorong Fasilitas Kesehatan Optimal

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 20 Januari 2026 - 16:19 WIB

40146 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo.

ATAPKOTA.COM, TASIKMALAYA — Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa, 20 Januari 2026, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo. Agenda kedua ini dilakukan untuk memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. Wapres menegaskan pentingnya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi sistem jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas, termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Wapres berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.

Direktur RSUD dr. Soekardjo, dr. Budi Terbadi, menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus terhadap penguatan fasilitas rumah sakit, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan gedung pelayanan.

“Pak Wapres menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Beliau juga melihat langsung gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian dan mendorong agar koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat segera dituntaskan,” ujar dr. Budi.

Lebih lanjut, dr. Budi menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang dilayani di RSUD dr. Soekardjo merupakan peserta BPJS Kesehatan. Kota Tasikmalaya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan tingkat kepesertaan BPJS sekitar 99 persen dari total penduduk.

“Keaktifan peserta saat ini berada di angka sekitar 83 persen. Tadi Pak Wapres juga meninjau pelayanan di beberapa poliklinik, seperti klinik anak, kebidanan, dan saraf, serta melihat pelayanan farmasi rawat jalan,” jelas dr. Budi.

Pada kesempatan yang sama, Wapres berdialog dengan keluarga pasien. Salah satu warga, Neng Neti, fasilitator Desa Soekamenat sekaligus pendamping Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Wapres terhadap kondisi pasien.

“Alhamdulillah, Pak Wapres menanyakan langsung kondisi pasien dan menyampaikan bantuan agar proses rujukan pengobatan ke rumah sakit rujukan dapat berjalan lancar,” ujarnya. (*)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru