ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara, Jalan Jambu Nomor 28, Jakarta Pusat, Senin, 26 Januari 2026.
Rakor tersebut membahas skema bantuan, relokasi, serta percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan dan akurasi pendataan oleh pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan instruksi khusus agar warga terdampak bencana tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat.
“Perintah Presiden, warga yang mengungsi di tenda harus segera direlokasi dan tidak berlama-lama tinggal di tenda bencana. Perlu segera dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah warga yang tinggal di tenda,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan data merupakan faktor krusial agar penyaluran bantuan berjalan cepat, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Data harus akurat. Ini harga mati, karena menjadi dasar semua kebijakan dan penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan proses pembangunan fisik hunian tetap (Huntap) sudah dapat dimulai pada Februari 2026. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, mengingat semakin dekatnya bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Kalau bisa jangan lama-lama. Kita harapkan bulan depan pembangunan sudah bisa berjalan. Warga sudah terlalu lama berada di pengungsian, apalagi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kita harus gotong royong agar percepatan pembangunan hunian tetap ini terlaksana,” ujar Maruarar.
Maruarar juga mengusulkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan Huntap di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem kawasan hunian yang layak.
“Kita ingin kawasan Huntap nantinya dilengkapi dengan rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial dan kompensasi tunai. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi para penyintas bencana.
“Sesuai arahan Presiden, Kementerian Sosial akan memberikan santunan kepada korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per korban yang disalurkan tunai kepada ahli waris,” jelas Mensos.
Selain santunan kematian, Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) sebesar Rp450 ribu per jiwa per bulan selama tiga bulan.
“Bantuan Jadup ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk membeli lauk pauk bagi warga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) atau di luar Huntara,” jelasnya.
Adapun bantuan pembangunan fisik atau perbaikan rumah dibagi ke dalam tiga kategori, yang disalurkan melalui BNPB dan Kemensos, yakni:
- Rusak ringan: stimulan Rp15 juta
- Rusak sedang: stimulan Rp30 juta
- Rusak berat: stimulan Rp60 juta
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan sebesar Rp8 juta per keluarga, yang terdiri atas bantuan pengisian perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp5 juta bagi keluarga yang tinggal di hunian sementara. (*)
