ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota Pematangsiantar mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Pematangsiantar yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Jalan H. Adam Malik. Kegiatan berlangsung Senin pagi, 9 Februari 2026.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., diwakili Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., menghadiri kegiatan tersebut bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Dalam sambutannya, Junaedi menyampaikan harapan agar HLM dan Rakorwil P2DD dapat mendorong peningkatan digitalisasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Menurut dia, penerapan transaksi digital mulai diimplementasikan secara bertahap dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
“Di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, transaksi digital sudah mulai diterapkan dengan menggandeng Bank Sumut,” kata Junaedi.
Ia menambahkan, Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) telah memanfaatkan sistem digital dalam pemungutan retribusi pedagang, khususnya di Gedung IV Pasar Horas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi di Kota Pematangsiantar. Ia menyebutkan, hingga semester II tahun 2025, pembayaran non-tunai untuk pajak dan retribusi daerah telah mencapai 72,5 persen.
Menurut Ahmadi, terdapat delapan pos retribusi yang menjadi pendorong utama transaksi non-tunai, yakni pelayanan kesehatan, persampahan dan kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pemakaian kekayaan daerah, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, serta perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Mayoritas transaksi tersebut telah dilakukan secara digital melalui teller resmi.
“Transaksi digital masih perlu terus ditingkatkan karena peluangnya masih besar,” ujar Ahmadi.
Ia juga mengungkapkan, nilai transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pematangsiantar sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp688,35 miliar, atau tumbuh 111 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp325,84 miliar, dengan jumlah merchant mencapai 87.484.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Kriteria Championship oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diikuti secara daring. Selain itu, digelar diskusi panel Katalis I P2DD yang membahas penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, piloting integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan adopsi SNAP dalam tata kelola keuangan daerah, hingga kebijakan penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
HLM dan Rakorwil tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pematangsiantar Zainal Siahaan, S.E., M.M., Asisten Administrasi Umum Dedy Tunasto Setiawan, S.H., M.H., pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Deputi Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Rizky Reflizar, serta Pimpinan Bank Sumut Cabang Pematangsiantar Subhan Pardosi. (AP/red)
