TP2DD Dibentuk, Pemprov Sumut Dorong Elektronifikasi Keuangan Daerah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 9 Februari 2026 - 20:33 WIB

40185 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi motor koordinasi elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 Februari 2026, di Medan.

Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi motor koordinasi elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 Februari 2026, di Medan.

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi motor koordinasi elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 Februari 2026, di Medan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengatakan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta High Level Meeting TP2DD di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

“Pada kesempatan ini saya menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sumatera Utara, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan program ini,” ujar Sulaiman.

Menurutnya, dengan terbentuknya TP2DD, optimalisasi transaksi elektronik diharapkan dapat berjalan menyeluruh, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk aktif melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dalam percepatan digitalisasi daerah, kita dapat belajar dari pelaku ekonomi yang telah lebih dulu menerapkan sistem digital dalam usahanya, seperti rumah makan, restoran, dan minimarket,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara Ardan Noor menjelaskan bahwa program P2DD bertujuan memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Selain itu, P2DD juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta mendukung integrasi keuangan digital nasional.

Ardan menyebutkan, transaksi penerimaan Provinsi Sumatera Utara melalui kanal ATM dan e-commerce menunjukkan peningkatan signifikan. Tren serupa juga terjadi pada transaksi melalui QRIS dan EDC, sementara transaksi melalui agen bank mulai mengalami penurunan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan kesepakatan komitmen tindak lanjut sinergi penguatan TP2DD Tahun 2026 oleh Pj Sekdaprov Sumut, yang disaksikan seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru