Home / ACEH / NEWS

DPRK Banda Aceh Soroti Jalan Berlubang, Desak Dinas PUPR Aceh Bertindak Cepat

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:53 WIB

40317 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi,

Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi,

ATAPKOTA.COM, BANDA ACEH – Sejumlah ruas jalan berstatus kewenangan Pemerintah Aceh di wilayah Banda Aceh dilaporkan dalam kondisi berlubang dan rusak. Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, menyoroti persoalan tersebut dan meminta Dinas PUPR Aceh segera melakukan perbaikan, sebagaimana disampaikannya di Banda Aceh pada Jumat, 26 Februari 2026.

Ia menilai kondisi jalan yang berlubang membahayakan pengendara, terutama saat hujan dan pada malam hari ketika visibilitas berkurang.

“Jangan tunggu ada korban baru dilakukan perbaikan. Ini menyangkut keselamatan warga,” kata Ismawardi.

Beberapa ruas yang disoroti antara lain Jalan T. Nyak Arief menuju kawasan Darussalam, Jalan T.P. Nyak Makam, dan Jalan T. Iskandar. Pada sejumlah titik, permukaan aspal tampak mengelupas dan membentuk lubang dengan kedalaman bervariasi.

Menurut Ismawardi, meskipun ruas-ruas tersebut berada di dalam wilayah administratif Kota Banda Aceh, status kewenangannya berada di bawah Pemerintah Aceh. Dengan demikian, tanggung jawab pemeliharaan melekat pada Dinas PUPR Aceh.

Ia menilai kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan. Jalur tersebut tergolong padat lalu lintas dan setiap hari dilintasi mahasiswa serta pelajar.

Ismawardi mendesak agar perbaikan dilakukan segera, minimal melalui penambalan sementara sambil menunggu rehabilitasi permanen. Ia juga meminta dinas terkait memetakan ulang seluruh titik kerusakan agar penanganan tidak bersifat parsial.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari Dinas PUPR Aceh guna memperoleh penjelasan terkait rencana perbaikan dan alokasi anggaran pemeliharaan. (Muhammad/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru