ATAPKOTA.COM, MEDAN — Kota Medan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Saat ini produksi sampah di kota terbesar di Sumatera itu mencapai sekitar 1.300 hingga 1.500 ton per hari.
Data tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (1 April 2026).
Menurut Rico Waas, tingginya volume sampah tidak terlepas dari kepadatan aktivitas masyarakat di Kota Medan.
Dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi, jumlah penduduk Kota Medan mencapai sekitar 2,5 juta jiwa pada malam hari. Angka tersebut bahkan meningkat hingga sekitar 4 juta jiwa pada siang hari karena mobilitas masyarakat dari wilayah sekitar.
“Dengan kondisi tersebut, tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan menjadi cukup besar,” kata Rico Waas.
Ia mengungkapkan bahwa produksi sampah dapat meningkat drastis ketika terjadi bencana, seperti banjir yang sempat melanda Kota Medan pada November tahun lalu.
Dalam kondisi tertentu, volume sampah bisa melonjak hingga 3.000 ton per hari, bahkan pernah mencapai sekitar 7.000 ton dalam sehari akibat banyaknya barang rusak yang akhirnya menjadi sampah.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena Kota Medan saat ini hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni TPA Terjun.
TPA tersebut memiliki luas sekitar 14 hektare, namun hanya tersisa sekitar 2 hingga 3 hektare lahan yang belum terisi. Sementara itu, timbunan sampah yang sudah masuk diperkirakan mencapai sekitar 600 ribu ton.
Jika tidak segera diatasi, Rico Waas memperkirakan TPA Terjun akan mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2029.
“Kalau ini tidak segera ditangani, TPA Terjun berpotensi overload. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi lingkungan Kota Medan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Medan mendorong berbagai program kebersihan berbasis masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan gotong royong rutin “Sapa Warga” setiap Minggu serta program “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel dari 21 kecamatan.
Selain itu, Pemko Medan juga tengah menyiapkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kota Medan termasuk dalam 10 kota di Indonesia yang dipilih untuk mengembangkan program tersebut.
Rico Waas mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan lahan sekitar lima hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah sekaligus pembangkit energi listrik.
“Energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah nantinya akan disalurkan ke PLN,” ujarnya.
Namun, pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern membutuhkan investasi besar. Berdasarkan studi banding Pemko Medan ke Jakarta, pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) diperkirakan memerlukan anggaran hingga sekitar Rp1,7 triliun.
“Dengan kemampuan APBD Kota Medan yang sekitar Rp7 triliun, tentu sulit jika seluruh pembiayaan hanya mengandalkan anggaran daerah. Karena itu kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat,” kata Rico Waas.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di Jakarta, meskipun pemerintah daerah memiliki dukungan anggaran yang besar.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
“Yang paling sulit adalah mengubah kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya. Karena itu, edukasi dan regulasi sangat penting,” ujar Yuke.
Ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat menjadi ruang berbagi pengalaman antara pemerintah daerah dalam mencari solusi atas persoalan pengelolaan sampah. (Mery/red)
