PKK Sumut Kembangkan SIPANDA, Dorong Digitalisasi Administrasi Kader

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 8 April 2026 - 16:25 WIB

40124 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, pada kegiatan Supervisi PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sumut Tahun 2026 di Gedung Sawiyah Nasution, Jalan Dr Sutomo, Kota Tebingtinggi, Rabu (8/4/2026).

Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, pada kegiatan Supervisi PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sumut Tahun 2026 di Gedung Sawiyah Nasution, Jalan Dr Sutomo, Kota Tebingtinggi, Rabu (8/4/2026).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Data (SIPANDA) untuk memperkuat tertib administrasi dan pendataan program PKK. Inisiatif ini disampaikan dalam kegiatan supervisi PKK di Kota Tebingtinggi, Rabu, 8 April 2026.

Staf Ahli I TP PKK Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengatakan aplikasi tersebut dirancang untuk membantu kader dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Menurut Titiek, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan akuntabilitas program PKK di tingkat kabupaten dan kota.

“Kami mendorong pemanfaatan aplikasi ini agar pelaporan kegiatan lebih tertib dan dapat menunjukkan capaian program secara terukur,” ujarnya.

Selain mendorong digitalisasi, TP PKK Sumatera Utara juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah program, antara lain Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), serta program lingkungan dan kesehatan keluarga.

Kegiatan supervisi ini juga menyoroti peran kelompok dasawisma sebagai ujung tombak pelaksanaan program PKK di tingkat keluarga. Kelompok ini berperan dalam pendataan, pembinaan, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebingtinggi, Muhammad Syah Irwan, menyatakan PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

Ia menilai tantangan pembangunan keluarga ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan program berbasis data serta sinergi antarinstansi.

Menurut Irwan, peran PKK dan dasawisma juga berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, edukasi gizi, serta penguatan ekonomi keluarga melalui usaha mikro.

Ia menambahkan, supervisi ini diharapkan menjadi sarana evaluasi dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di daerah. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru