Pemprov Sumut Dorong Kinerja Kader PKK Lewat Supervisi Program

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 9 April 2026 - 17:50 WIB

40165 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK melalui kegiatan supervisi di Kota Pematangsiantar.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK melalui kegiatan supervisi di Kota Pematangsiantar.

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK melalui kegiatan supervisi di Kota Pematangsiantar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif hingga tingkat desa dan kelurahan.

Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, menyampaikan hal tersebut saat kunjungan Tim Supervisi Kelurahan Percontohan tingkat provinsi di Pematangsiantar, Kamis (9 April 2026). Ia menilai kader PKK memegang peran kunci sebagai pelaksana langsung program di lapangan.

Menurut Titiek, supervisi tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembinaan. Kegiatan ini, kata dia, diarahkan untuk meningkatkan kinerja kader, memperbaiki tertib administrasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas kader menjadi penting agar program pemberdayaan keluarga dapat berjalan tepat sasaran. Pendataan keluarga, pembinaan berkelanjutan, serta kegiatan dasawisma dinilai menjadi instrumen utama untuk menjangkau masyarakat secara langsung.

Dalam kunjungan tersebut, tim supervisi meninjau sejumlah program, antara lain tertib administrasi, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, serta program pemanfaatan pekarangan melalui AKU HATINYA PKK. Tim juga memantau pelaksanaan layanan kesehatan perempuan melalui pemeriksaan IVA.

Ketua TP PKK Pematangsiantar, Liswati Wesly Silalahi, menyebut kegiatan supervisi sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program di daerah. Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan administrasi, pola asuh anak dan remaja, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Happy Oikumenis Daely, menilai supervisi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas gerakan PKK. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai ruang pembinaan bagi kader di daerah.

Pemerintah Kota Pematangsiantar, kata dia, mendukung pelaksanaan program PKK sebagai mitra strategis pembangunan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berharap kegiatan supervisi mampu mendorong kader untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru